JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah berencana menambah dukungan kepada aparat pengawas dan penegak hukum untuk memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya anggaran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk MBG.
Menurut Prasetyo, apabila lembaga-lembaga tersebut membutuhkan penguatan untuk menjalankan tugas pengawasan, kebutuhan tersebut dapat disampaikan langsung kepada Presiden.
BACA JUGA:Dadan Hindayana Cs Ditangkap Kejagung, Tiyo Ardianto Ungkit Lagi Istilah MBG Maling Berkedok Gizi
"Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden, memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 4 Juni 2026.
Prasetyo menjelaskan arahan Presiden dalam acara di Sentul sebelumnya tidak hanya ditujukan untuk Program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan juga seluruh program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
BACA JUGA:Prabowo Larang Telur di MBG Disajikan secara Dadar dan Ayam Dipotong 14 Bagian
Meski demikian, karena forum tersebut berkaitan dengan BGN, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan Program MBG yang kini menjadi salah satu program prioritas nasional.
"Di dalam forum itu karena forumnya memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut untuk kemudian meminta kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk terus melaksanakan tugasnya," ujarnya.
BACA JUGA:Kejagung Beberkan Hasil Penggeledahan Kantor BGN hingga Rumah Tersangka Kasus MBG
"Baik kejaksaan, baik kepolisian, BPKP, kemudian kemarin juga hadir Ketua KPK kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden," imbuhnya.
Ia menekankan bahwa dukungan tersebut dibutuhkan untuk memberantas korupsi.
"Memang semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," jelasnya.
