JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan, komitmen pemerintah untuk menghormati proses hukum terkait kasus yang menimpa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.
Prasetyo juga menyatakan, dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi," ujar Prasetyo, Kamis (4/6/2026).
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meski demikian, pemerintah memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya tugas pemerintahan maupun pelayanan publik.
Baca Juga:Gempa Magnitudo 4,2 Guncang Pangandaran"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu sama sekali pelayanan kepada masyarakat yang berada di bawah naungan Kementerian Imipas. Saya kira demikian," jelasnya.
Prasetyo menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, Prabowo secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga integritas, memperkuat tata kelola yang baik, serta melakukan pembenahan di lingkungan masing-masing.
“Dalam berbagai kesempatan, beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu hal yang harus dipastikan adalah perang melawan korupsi,” pungkasnya.
#nasional
