DALAM sejarah pembangunan modern, hampir tidak ada negara yang berhasil melompat menjadi bangsa maju tanpa investasi besar pada kualitas sumber daya manusianya.
Jalan menuju kemajuan selalu dimulai dari manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak sejak usia dini.
Karena itulah, program makan bergizi sekolah bukanlah gagasan baru. Amerika Serikat telah menjalankan National School Lunch Program sejak 1946. Jepang mengembangkan sistem Kyushoku sejak 1954.
Swedia menjamin makan siang gratis bagi seluruh siswa sejak 1973. India menjalankan Mid-Day Meal Scheme sejak 1995. Brasil melalui Program Nacional de Alimentação Escolar atau PNAE kini melayani lebih dari 40 juta murid setiap tahun.
Semua negara tersebut memahami satu hal yang sama. Kualitas manusia tidak dibangun ketika seseorang sudah dewasa. Ia dibangun sejak anak-anak melalui gizi yang cukup, kesehatan terjaga, dan lingkungan pendidikan yang mendukung.
Dalam konteks itulah, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025, sesungguhnya harus dipahami.
Program ini bukan sekadar pembagian makanan gratis. MBG merupakan investasi pembangunan manusia terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Dengan target jangka panjang mencapai 82 juta penerima manfaat yang mencakup siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya, MBG dirancang untuk memutus rantai stunting, memperkuat kualitas generasi masa depan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal.
Secara konseptual, arah kebijakan ini sulit dibantah. Negara memang harus hadir memastikan anak-anak Indonesia memperoleh hak dasar mereka atas gizi yang layak.
Baca juga: Korupsi di Tata Kelola MBG: Ketika Kritik Jadi Kenyataan
Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa program yang besar selalu menghadapi godaan yang besar pula.
Di antara niat yang baik dan hasil yang diharapkan, terdapat satu variabel yang sering menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan, yaitu tata kelola. Dan di sinilah MBG sedang menghadapi ujian terbesarnya.
Dari Keracunan ke KorupsiPada tahun pertama pelaksanaannya, perhatian publik banyak tersita oleh berbagai kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menunjukkan bahwa sejak awal 2025 hingga April 2026, sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Kasus tersebut tersebar di 31 provinsi dan diverifikasi melalui catatan medis puskesmas, rumah sakit daerah, serta laporan resmi dinas kesehatan.
Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat rata-rata korban keracunan pada awal 2026 mencapai 2.377 orang per bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2025 yang berada pada kisaran 1.667 orang per bulan.
