JAKARTA, KOMPAS — Pasar keuangan Indonesia kembali berguncang, ditandai dengan depresiasi nilai tukar rupiah dan amblesnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bahkan, gejolak ini lebih dalam jika dibandingkan dengan periode pandemi Covid-19.
Selain dipengaruhi faktor global, tekanan juga diperparah masalah domestik, terutama akibat tergerusnya krebilitas kebijakan yang disorot pasar sejak awal tahun. Apabila terus dibiarkan, masyarakat berisiko ikut menanggung harga yang harus dibayar atas tergerusnya kredibilitas di mata pasar.
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada Kamis (4/6/2026), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 18.039 per dolar AS, terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, IHSG ditutup di level 5.839,78 atau melemah 1,7 persen ketimbang penutupan pasar hari sebelumnya.
Berdasarkan perhitungan Kompas, depresiasi rupiah sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai 6,92 persen secara tahun kalender berjalan. Sementara pada periode yang sama, IHSG juga ambles hingga 29,95 persen.
Apabila disandingkan dengan 2020 atau saat pandemi Covid-19, tekanan nilai tukar dan pasar saham domestik pada 2026 ini lebih dalam. Selama Januari-Mei 2026, rupiah terdepresiasi 6 persen secara tahun kalender berjalan, sedangkan IHSG melemah 24,34 persen.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan, pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak, meningkatkan risiko inflasi global, serta memicu arus dana keluar dari negara berkembang.
Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya.
Di sisi lain, permintaan valuta asing (valas) dari domestik tengah meningkat. Ini seiring dengan pola musiman dari lonjakan kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri yang umumnya terjadi pada triwulan II.
”Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Selain itu, BI terus memperkuat instrumen moneter pro-market demi menarik aliran modal asing. Intervensi pun terus dilakukan, baik dalam transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik, maupun pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.
Ia menambahkan, BI turut mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral (local currency transaction/LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar. Kerja sama yang telah terjalin, antara lain, dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Selain faktor eksternal, gejolak di pasar keuangan domestik kian diperparah dengan masalah dapur domestik. Permasalahan ini menyangkut kredibilitas kebijakan yang terus menjadi sorotan pelaku pasar dan lembaga internasional setidaknya sejak awal tahun ini.
Kondisi tersebut salah satunya tecermin dari pergerakan indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DXY). Secara teoretik, penguatan DXY cenderung akan diikuti dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Sebaliknya, melemahnya DXY akan membuat rupiah terapresiasi.
Sepanjang periode Januari-Mei 2020, rupiah melemah 6,92 persen sejalan dengan penguatan DXY yang mencapai 2,02 persen. Namun, pada Januari-Mei 2026, penguatan DXY sebesar 0,5 persen justru mendorong pelemahan rupiah lebih dalam sebesar 6,92 persen.
Ekonom senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menjelaskan, kondisi tersebut mencerminkan sentimen pelaku pasar terhadap permasalahan domestik turut memperparah gejolak di pasar keuangan.
”Mereka (investor) khawatir kenaikan harga minyak yang terjadi berkepanjangan akan meningkatkan risiko fiskal,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Investor banyak yang lari (keluar dari pasar keuangan Indonesia), sekalipun katakanlah suku bunga sudah dinaikkan. Ini karena faktor ”trust” (kepercayaan) terhadap kondisi domestik, bukan semata soal stabilitas.
Di sisi lain, berbagai lembaga internasional telah menyorot kredibilitas dan tata kelola kebijakan pemerintah sejak awal tahun. Ini tecermin dari penilaian Moody’s Ratings dan Fitch Ratings terhadap proyeksi kredit Indonesia, dari sebelumnya stabil menjadi negatif.
Tauhid menambahkan, para investor juga terus mencermati perkembangan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satunya terkait dengan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu yang dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap dunia usaha.
Akibatnya, berbagai risiko yang muncul, baik dari global maupun domestik, memicu kenaikan premi risiko bagi Indonesia. Dengan kata lain, investor menuntut tingkat imbal hasil investasi yang lebih tinggi atas risiko yang muncul. Saat ini, imbal hasil SBN tenor 10 tahun tercatat 6,82 persen.
”Investor banyak yang lari (keluar dari pasar keuangan Indonesia), sekalipun katakanlah suku bunga sudah dinaikkan. Ini karena faktor trust (kepercayaan) terhadap kondisi domestik, bukan semata soal stabilitas,” katanya.
Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan setiap pengambilan kebijakan dapat melibatkan seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan pelaku pasar. Selain itu, pemerintah juga perlu merumuskan skenario fiskal di tengah gejolak global secara transparan.
Pada tataran selanjutnya, berbagai dinamika pasar yang bergejolak, terutama depresiasi nilai tukar tidak hanya berhenti pada pasar keuangan. Lambat laun, pelemahan rupiah berisiko menjalar hingga dirasakan oleh masyarakat.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, melemahnya rupiah terhadap dolar akan membuat harga barang-barang impor naik. Kenaikan ini kemudian tertransmisi pada barang-barang konsumsi masyarakat.
”Akan ada kenaikan haga barang impor yang ditransmisikan ke harga barang secara umum. Ada imported inflation atau inflasi dari barang yang berkaitan dengan impor. Pelaku usaha akan menaikkan harga dari barang secara umum dan menyebabkan inflasi dari sisi biaya,” tuturnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi pada Mei 2026 mencapai 0,28 persen secara bulanan dan 3,08 persen secara tahunan. Inflasi tahunan ini tercatat meningkat dari bulan lalu yang sebesar 2,42 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan Mei 2025 yang hanya 1,6 persen.
Daya beli kelas menengah kita akan banyak tersedot. Belum lagi jika lihat dari sisi suku bunga yang meningkat akan memberikan tambahan beban untuk pembayaran utang. Pembayaran angsuran akan semakin tinggi bagi yang menggunakan suku bunga ”floating”.
Nailul menambahkan, kenaikan inflasi tersebut akan menekan daya beli masyarakat. Akibatnya, konsumsi rumah tangga pun semakin tersendat, terutama kelas menengah yang cenderung banyak terpapar oleh barang impor.
”Daya beli kelas menengah kita akan banyak tersedot. Belum lagi, jika lihat dari sisi suku bunga yang meningkat akan memberikan tambahan beban untuk pembayaran utang. Pembayaran angsuran akan semakin tinggi bagi yang menggunakan suku bunga floating,” ujarnya.
Sementara itu, hasil kajian dari Mandiri Institute menemukan, pertumbuhan belanja masyarakat pada triwulan II-2026 terutama ditopang oleh belanja masyarakat kelas atas. Kondisi ini patut dicermati, apalagi tren belanja masyarakat cenderung melemah di tengah tambahan likuiditas.
Kontribusi kelompok atas ini tecermin dari pertumbuhan belanjanya pada triwulan II-2026 yang mencapai 5,4 persen secara tahunan, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, belanja kelompok menengah turun dari 6,6 persen menjadi 6 persen.
Di sisi lain, riset Mandiri Institute turut menyoroti fenomena masyarakat yang mulai mengandalkan kartu kredit sebagai bantalan saat tabungan menipis. Ini tecermin dari penggunaan kartu kredit dalam belanja yang meningkat 0,4 persen pada 2026, berbanding terbalik dengan penggunaan kartu debit yang justru turun 0,2 persen.
Fenomena itu sejalan dengan pandangan Milton Friedman mengenai Permanent Income Hypothesis. Pandangan ini meyakini rumah tangga cenderung mempertahankan konsumsi saat tekanan likuiditas dianggap sementara, antara lain melalui penggunaan tabungan atau melalui pembiayaan kartu kredit.
