TISFD: Upaya Memastikan Tempat yang Layak bagi “S” dalam ESG

Selama lebih dari satu dekade, aspek sosial dalam ESG kerap terasa seperti anak tiri yang diabaikan. Perubahan iklim mendapat TCFD, lalu ISSB S2, lalu ribuan halaman panduan skenario yang terukur dan bisa diperbandingkan. 

Keanekaragaman hayati mendapat TNFD. Sementara itu, isu tenaga kerja, ketimpangan, hak asasi manusia, dan komunitas terdampak terapung-apung dalam lautan standar yang saling tumpang tindih, saling bertentangan, dan hampir mustahil diperbandingkan. 

Seorang analis investasi yang ingin membandingkan kinerja sosial dua perusahaan di industri yang sama praktis tidak bisa melakukannya dengan andal. Data tidak kompatibel, definisi berbeda, dan pengungkapan kualitatif yang berlimpah namun tidak bermakna.

Terbitnya TISFD Framework Beta Version 0.1 pada 26 Mei 2026 adalah upaya paling ambisius sejauh ini untuk membalikkan kondisi ini. Namun justru karena ambisinya begitu besar dan kebutuhannya begitu mendesak, kita perlu berbicara dengan jelas tentang apa yang masih kurang, sebelum kita merayakan apa yang telah dicapai.

Ketiadaan metrik yang konkret adalah celah pertama dan paling berbahaya. TISFD secara terus terang mengakui bahwa metrik dan target akan dirumuskan dalam versi mendatang. Ini adalah penundaan yang mahal. 

Keberhasilan TCFD dalam mengubah pengungkapan iklim bukan semata-mata karena arsitektur empat pilarnya—yaitu tata kelola, strategi, manajemen dampak dan risiko, serta metrik dan target—melainkan karena kerangka itu memberikan kelas risiko yang bisa diukur, dimodelkan, dan diperbandingkan. 

Investor dan analis membutuhkan angka: rasio upah median terhadap upah layak, persentase tenaga kerja per jenis kontrak, indeks ketergantungan rantai pasok pada pekerja informal. Tanpa metrik terstandardisasi, pengungkapan TISFD berisiko menjadi narasi kualitatif yang tidak bisa diperbandingkan, alias kembali persis ke kondisi semula yang coba diperbaiki oleh kerangka ini. 

Ambiguitas materialitas, celah kedua, berpotensi melumpuhkan implementasi. TISFD secara sengaja mengakomodasi berbagai definisi materialitas—materialitas finansial ala ISSB, materialitas dampak ala GRI, dan materialitas ganda ala ESRS—sambil mengundang masukan lebih lanjut. 

Fleksibilitas ini memang mendukung interoperabilitas global, tetapi ia juga membuka ruang lebar bagi perusahaan untuk memilih definisi yang paling nyaman bagi mereka. Tanpa standar minimum yang tidak bisa dihindari, “fleksibilitas” dengan cepat berubah menjadi loophole yang akan dimanfaatkan perusahaan nakal. Versi final TISFD harus berani menetapkan garis batas yang jelas.

Celah ketiga, panduan untuk konteks negara berkembang hampir tidak ada. Kerangka ini lahir dari kolaborasi multi-geografi, namun referensi empiris dan contoh kasusnya masih didominasi oleh Eropa dan Amerika Latin. 

Untuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, di mana tingkat informalitas tenaga kerja melampaui 70%, di mana rantai pasok komoditas global bertumpu, dan di mana kapasitas pelaporan keberlanjutan perusahaan masih sangat bervariasi, rekomendasi generik tentang uji tuntas rantai pasok membutuhkan kalibrasi yang jauh lebih kontekstual. 

Perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan atau produsen nikel di Sulawesi menghadapi lanskap ketimpangan yang sangat berbeda dari perusahaan Eropa yang menjadi referensi tersirat dalam banyak contoh kasus TISFD. 

Tanpa panduan yang dikontekstualisasikan, kerangka ini berisiko menjadi standar yang hanya relevan bagi perusahaan multinasional dari negara maju dan malahan melewatkan sebagian besar pekerja yang paling rentan di dunia.

Peran lembaga keuangan sebagai aktor yang masih terlalu samar adalah celah keempat dan terakhir. TISFD dengan tepat mengidentifikasi lembaga keuangan sebagai pemangku kepentingan kunci. Namun panduan tentang bagaimana bank, manajer aset, dan dana pensiun harus mengintegrasikan analisis TISFD ke dalam keputusan alokasi modal masih jauh dari memadai. 

Paradoks terbesar dalam ESG adalah bahwa lembaga keuangan yang paling getol menuntut pengungkapan sosial dari portofolionya seringkali belum memetakan dampak sosial dari keputusan pembiayaan mereka sendiri. TISFD perlu jauh lebih tegas dalam menutup celah ini di iterasi berikutnya.

Namun, setelah celah-celah itu diakui dengan jujur, kita wajib pula mengakui: TISFD versi Beta 0.1 ini adalah pencapaian intelektual dan kelembagaan yang sungguh signifikan.

Distingsi antara dampak (bagaimana bisnis memengaruhi manusia) dan ketergantungan (bagaimana bisnis bergantung pada modal manusia dan sosial) adalah kontribusi analitis yang nyata dan segar. 

Selama ini, banyak kerangka sosial hanya berbicara tentang dampak perusahaan pada masyarakat—perspektif yang sering kali tidak menyentuh inti pengambilan keputusan bisnis. TISFD menambahkan sisi cermin yang sangat penting: perusahaan juga bergantung pada masyarakat yang sehat dan tatanan sosial yang stabil. 

Ketergantungan ini menciptakan kepentingan finansial jangka panjang yang membuat argumen sosial jauh lebih persuasif di ruang direksi.

Yang paling berani adalah penetapan ketimpangan sebagai risiko sistemik. TISFD melampaui kerangka sosial konvensional yang berhenti pada entitas individual. 

Kerangka ini dengan tegas menyatakan bahwa dampak kumulatif praktik bisnis lintas-ekonomi dapat memicu guncangan makroekonomi dan ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya merugikan semua investor, termasuk mereka yang tidak secara langsung berkontribusi pada ketimpangan tersebut. 

Ini adalah pernyataan yang didukung oleh literatur ekonomi dari Stiglitz hingga laporan IMF terbaru tentang AI dan kesenjangan tenaga kerja. Bagi manajer portofolio yang mengelola dana pensiun jutaan pekerja, framing ini adalah undangan untuk berpikir ulang tentang apa sesungguhnya yang mereka lindungi.

Kerangka ini juga patut diapresiasi karena keberanian paradigmatiknya: ia menggabungkan norma hak asasi manusia dari UNGPs, Panduan OECD, dan Konvensi ILO dengan analisis materialitas keuangan dalam satu bangunan argumen yang koheren. 

Pesan yang tersirat sangat jelas: uji tuntas hak asasi manusia dan manajemen risiko keuangan bukan dua pekerjaan terpisah. Mereka adalah satu pekerjaan yang dilihat dari dua sudut pandang berbeda.

Sejarah pelaporan keberlanjutan, kita tahu, penuh dengan kerangka-kerangka sukarela yang bagus namun tidak mengubah apa pun. TISFD memiliki semua bahan untuk menjadi pengecualian dari pola yang tragis itu, tetapi hanya jika ia memiliki keberanian kelembagaan untuk mendobraknya.

Versi-versi TISFD berikutnya perlu hadir dengan metrik yang terstandarisasi, panduan yang dikalibrasi untuk konteks ekonomi berkembang, dan definisi materialitas yang memiliki substansi hukum yang cukup untuk tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Konsultasi publik yang terbuka hingga Juli 2026 adalah kesempatan emas bagi perusahaan, investor, organisasi buruh, dan pemerintah di Asia Tenggara untuk memastikan bahwa suara mereka membentuk standar ini, bukan sekadar menerimanya.

Upaya untuk membumikan ESG ke dalam konteks Indonesia, misalnya, sudah dilakukan melalui Katadata ESG Index (KESGI), termasuk melalui isu-isu sosial yang benar-benar disesuaikan cakupan, indikator, dan bobotnya untuk berbagai industri di Indonesia. 

Dengan data time-series yang sudah terkumpul selama beberapa tahun terakhir, para pemangku kepentingan di Indonesia sesungguhnya bisa memanfaatkannya untuk memberi masukan yang benar-benar memberi warna bagi TISFD.  

Kelak, ketika TISFD sudah menjadi kerangka internasional dengan konteks Indonesia yang kental, kita juga perlu memerjuangkannya menjadi bagian dari regulasi di negeri ini.

Pada akhirnya, dunia tidak membutuhkan satu lagi dokumen yang menggambarkan betapa pentingnya aspek sosial dalam ESG. 

Dunia membutuhkan sebuah kerangka yang benar-benar memaksa pertanyaan-pertanyaan sulit masuk ke dalam agenda rapat direksi dan komisaris, model risiko investor, dan keputusan pembiayaan bank secara konsisten, terukur, dan bisa diperbandingkan di seluruh penjuru Bumi.  

Hanya jika TISFD berhasil melakukan itu, huruf “S” dalam ESG akhirnya akan mendapatkan tempat yang layak dan berhenti menjadi anak tiri.