Bisnis.com, JAKARTA — Pencapaian target produksi minyak nasional sebesar 610.000 barel per hari (bopd) pada 2026 cukup menantang. Hingga akhir Mei 2026, realisasi produksi minyak baru mencapai 576.200 bopd atau masih terpaut sekitar 33.800 bopd dari target yang ditetapkan dalam APBN.
Pemerintah dan pelaku industri hulu migas perlu kerja ekstra untuk menutup kekurangan produksi tersebut dalam 7 bulan tersisa hingga akhir tahun.
Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan produksi minyak nasional per 31 Mei 2026 sebesar 576.200 bopd terdiri atas minyak mentah sebesar 491.300 bopd, kondensat 55.800 bopd, dan natural gas liquids (NGL) sebesar 29.100 bopd.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, produksi minyak sempat mengalami tekanan pada awal tahun akibat kebocoran pipa milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di jalur Grissik-Duri, Riau.
Insiden tersebut berdampak terhadap operasional tujuh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di wilayah Terminal Dumai dan dua pemasok gas. Setelah gangguan berhasil diatasi, produksi sempat kembali meningkat.
Namun, pemulihan itu tidak berlangsung mulus. Industri kembali menghadapi gangguan lain berupa masalah kelistrikan di lapangan Pertamina Hulu Rokan (PHR) serta penurunan produksi di Lapangan Banyu Urip yang selama ini menjadi dua tulang punggung produksi migas nasional.
Baca Juga
- Menimbang Kans Peningkatan Lifting Migas di Balik Penawaran 13 Blok Baru
- Prabowo Patok Lifting Minyak 602.000-615.000 Barel per Hari pada 2027
- Prabowo Targetkan Lifting Minyak 2027 Naik, Begini Catatannya Sejak 2020
"Kemudian setelah teratasi kembali naik. Namun demikian, setelah itu ada masalah kelistrikan di PHR [Pertamina Hulu Rokan] dan penurunan produksi di Banyu Urip di mana dua blok migas ini penopang terbesar produksi nasional kita," kata Djoko.
Kondisi tersebut menggambarkan betapa rentannya produksi migas Indonesia yang masih sangat bergantung pada sejumlah lapangan raksasa berusia tua.
Kejar Produksi TambahanDi tengah tantangan tersebut, SKK Migas menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target produksi minyak tahun ini. Salah satunya berasal dari pengeboran sumur-sumur pengembangan di sekitar lapangan yang ada, perluasan area pengeboran (step out), serta pengembangan struktur baru di Zona 4, Zona 7, dan Pertamina Hulu Rokan.
Hingga Mei 2026, program tersebut telah menghasilkan tambahan produksi awal sekitar 10.000 barel minyak per hari.
Selain itu, SKK Migas menjalankan program filling the gap (FTG) dan triple 100 yang ditargetkan mampu menyumbang tambahan produksi sekitar 5.000 bopd.
Namun, realisasinya masih jauh dari target. Hingga Mei, tambahan produksi yang berhasil diperoleh baru sekitar 199 bopd sehingga masih tersedia potensi sekitar 4.800 bopd yang diharapkan bisa terealisasi pada semester II/2026.
Program lain yang tengah berjalan mencakup perbaikan sumur existing melalui workover dan well service. Dari target pekerjaan pada 106 sumur, baru 28 sumur yang selesai dikerjakan.
SKK Migas juga mengandalkan pengeboran 52 sumur pengembangan, program multi-stage fracturing pada 17 sumur, serta pengeboran sumur multilateral yang akan dimulai pada Juni 2026.
Selain mengoptimalkan lapangan existing, pemerintah juga mulai memanfaatkan sumur minyak masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Produksi dari sumur rakyat tercatat mencapai sekitar 1.500 bopd pada Mei 2026 dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
Secara teori, seluruh program tersebut dapat memberikan tambahan produksi beberapa ribu barel per hari. Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada keberhasilan eksekusi di lapangan serta kecepatan sumur-sumur baru memasuki fase produksi.
Tantangan terbesar pemerintah sejatinya bukan hanya menutup selisih produksi tahun ini, melainkan menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar lapangan minyak utama Indonesia telah memasuki fase penurunan alamiah atau declining phase.
Praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menilai target 610.000 bopd sulit dicapai dalam waktu singkat.
Menurutnya, mayoritas lapangan minyak nasional kini tergolong mature field dengan karakteristik gas-oil ratio (GOR) yang tinggi dan kandungan air (water cut) yang terus meningkat.
"Sulit untuk mencapai target 610.000 bopd dalam 7 bulan ke depan sampai akhir tahun. Banyak lapangan kita memang sudah masuk declining phase, sudah mature field dengan high GOR dan high water cut," ujar Hadi kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).
Ketergantungan terhadap Blok Rokan dan Blok Cepu juga membuat produksi nasional sangat sensitif terhadap gangguan operasional maupun penurunan alamiah produksi dari kedua wilayah tersebut.
Padahal, kedua blok tersebut selama bertahun-tahun menjadi penyumbang terbesar produksi minyak nasional.
Hadi berpendapat, untuk mengembalikan tren produksi ke fase pertumbuhan dibutuhkan penemuan lapangan-lapangan baru. Setidaknya, Indonesia membutuhkan sejumlah temuan berukuran menengah atau beberapa lapangan setara Banyu Urip yang mampu memberikan tambahan produksi signifikan.
Hadi menambahkan, kondisi produksi saat ini merupakan konsekuensi dari rendahnya investasi eksplorasi pada 1 dekade sebelumnya.
Porsi eksplorasi dalam total investasi hulu migas selama bertahun-tahun relatif kecil sehingga penemuan cadangan baru tidak mampu mengimbangi laju penurunan produksi dari lapangan-lapangan yang sudah menua.
Akibatnya, ketika pemerintah berupaya mengejar target lifting saat ini, ruang geraknya menjadi sangat terbatas.
Minimnya Eksplorasi dan Tantangan Sumur RakyatDi luar berbagai upaya jangka pendek yang sedang dilakukan, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, akar persoalan produksi minyak Indonesia sebenarnya berasal dari minimnya aktivitas eksplorasi selama lebih dari 1 dekade terakhir.
Dia berpendapat, menutup gap produksi sekitar 33.800 bopd pada kondisi saat ini bukan perkara mudah.
Menurut Ishak, Indonesia menghadapi penurunan produksi alamiah sekitar 5% per tahun karena masih mengandalkan lapangan-lapangan tua.
SKK Migas memang telah menyiapkan sejumlah program seperti reaktivasi 4.500 sumur idle, percepatan legalisasi sumur masyarakat, hingga implementasi enhanced oil recovery (EOR) di Blok Rokan dan Lapangan Banyu Urip.
Namun, hasil dari program-program tersebut tidak dapat dirasakan secara instan.
"Kalaupun dieksekusi tahun ini, hasilnya baru akan terlihat dalam satu hingga 3 tahun mendatang," kata Ishak.
Terkait optimalisasi sumur rakyat, Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengingatkan agar upaya tersebut tetap dilakukan secara hati-hati dan tidak mengorbankan aspek keselamatan maupun tata kelola.
Dia mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati dalam menggenjot produksi dari sumur rakyat mengingat sejak awal kebijakan tersebut dijanjikan akan dijalankan secara prudent.
Putra mengingatkan, pemerintah juga perlu memastikan target jangka pendek tidak justru mengorbankan keberlanjutan produksi di masa depan.
"Produksi tahun lalu cukup anomali dan bisa memenuhi target. Perlu dipastikan jangan sampai demi mengejar target tersebut justru mempersulit produksi di tahun-tahun berikutnya," ujarnya.





