Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) akhirnya menyetujui resolusi kewenangan perang (War Powers Resolution/WPR) yang bertujuan menghentikan keterlibatan Angkatan Bersenjata AS dalam konflik melawan Iran.
Resolusi tersebut disahkan dalam pemungutan suara pada, Rabu (3/6/2026) waktu setempat, dengan hasil 215 suara mendukung dan 208 suara menolak. Langkah ini menjadi tekanan politik terbaru terhadap Donald Trump Presiden terkait keterlibatan militer AS di Timur Tengah.
Resolusi itu diajukan Gregory Meeks, anggota DPR dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS.
Selama beberapa pekan terakhir, Partai Demokrat berulang kali mendorong pemungutan suara di DPR maupun Senat untuk membatasi kewenangan perang Trump Presiden. Upaya tersebut mulai mendapat dukungan tambahan dari sejumlah anggota Partai Republik.
Meeks menyebut pengesahan resolusi tersebut sebagai bentuk teguran bipartisan yang signifikan terhadap kebijakan perang Trump di Iran.
“Perang Trump telah gagal mencapai tujuan yang dinyatakan pemerintahannya terkait Iran. Jika ada dampaknya, justru perang ini membuat penyelesaian diplomatik terhadap program nuklir Iran semakin jauh,” kata Meeks seperti dikutip kantor berita Anadolu, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, konflik tersebut telah merusak kredibilitas AS dalam proses negosiasi dengan Iran, dan memberi kesempatan bagi Teheran untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap jalur pelayaran strategis Selat Hormuz.
“Pengesahan resolusi ini menandai titik balik yang penting. Semakin banyak anggota Partai Republik yang mendengarkan suara konstituen mereka yang tidak menginginkan perang tanpa batas di Timur Tengah,” ujarnya.
Meeks juga mendesak Senat AS untuk segera membahas dan mengesahkan resolusi serupa sebagai sinyal tegas kepada Trump Presiden. “Sudah cukup. Jika dia tidak mau membereskan masalah yang dia ciptakan sendiri, Kongres yang akan melakukannya,” tegasnya. (bil/ipg)
