Purbaya Diisukan Mundur Saat Rupiah Melemah, Ini Profil Sang Menkeu dan Potret Ekonomi RI

Bisnis.com, JAKARTA - Isu mengenai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjadi perhatian publik setelah beredar rumor yang menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Namun, Purbaya secara tegas membantah kabar tersebut dan memastikan dirinya masih menjalankan tugas sebagai bendahara negara.

Di tengah beredarnya isu reshuffle Menkeu, perhatian publik juga tertuju pada rekam jejak Purbaya, kinerja awalnya sebagai Menteri Keuangan, berbagai program strategis yang sedang dijalankan Kementerian Keuangan, hingga kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini menjadi sorotan lembaga pemeringkat internasional.

Berikut ulasan lengkap mengenai profil, perjalanan karier, kinerja, program kerja yang masih berjalan, serta kondisi fundamental ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam dunia pemerintahan dan ekonomi nasional, Purbaya bukanlah sosok baru. Pemilik nama lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D tersebut memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, kebijakan publik, sektor keuangan, hingga pengelolaan perusahaan negara.

Sebelum menjabat Menteri Keuangan, Purbaya dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS sejak 24 September 2020 setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Di sektor korporasi, Purbaya pernah menjadi komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID yang membawahi sejumlah perusahaan tambang strategis nasional seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Freeport Indonesia.

Latar Belakang Pendidikan

Fondasi akademik menjadi salah satu kekuatan utama Purbaya dalam membangun kariernya. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Teknik Elektro.

Meski berasal dari latar belakang teknik, minatnya terhadap ekonomi membawanya melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor (Ph.D) di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Kombinasi pemahaman teknis dan ekonomi tersebut kemudian menjadi modal penting dalam berbagai posisi strategis yang diembannya.

Riwayat Karir Purbaya

Karier profesional Purbaya dimulai dari dunia riset ekonomi. Ia pernah memimpin Danareksa Research Institute yang dikenal sebagai salah satu lembaga riset ekonomi berpengaruh di Indonesia. Dari dunia riset, kariernya berkembang ke sektor korporasi dan pemerintahan.

Purbaya dikenal memiliki kedekatan dengan berbagai tokoh strategis nasional dan aktif terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi pemerintah.

Rekam Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa

1. Ketua Dewan Komisioner LPS (2020—2025)
2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018—September 2020)
3. Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016—Mei 2018)
4. Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015—Juli 2016)
5. Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015—September 2015)
6. Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2010—2014)
7. Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010—2014)
8. Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking) atau Pokja IV di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016—sekarang)
9. Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016—sekarang)
10. Anggota Indonesia Economic Forum (2015—sekarang)
11. Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989—1994)
12. Senior Economist Danareksa Research Institute (Oktober 2000—Juli 2005)
13. Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006—Oktober 2008)
14. Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005—Maret 2013)
15. Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013—April 2015)

Perjalanan karier Purbaya juga tidak terlepas dari kedekatannya dengan sejumlah tokoh penting nasional.

Ia pernah bekerja bersama Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Deputi Staf Kepresidenan pada tahun 2015. Saat itu, Luhut yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan menilai Purbaya sebagai sosok yang memiliki kemampuan analisis kuat dan mampu merumuskan kebijakan strategis.

Selain itu, Purbaya juga tercatat menjadi bagian dari Tim Bravo Lima, kelompok relawan pendukung Joko Widodo yang dipimpin Luhut.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa peran Purbaya tidak hanya berada di level teknokratis, tetapi juga ikut terlibat dalam dinamika kebijakan dan politik nasional.

Kinerja Awal Purbaya Sebagai Menteri Keuangan

Meski baru menjabat sejak September 2025, sejumlah indikator ekonomi yang dipaparkan Purbaya menunjukkan kondisi fiskal yang relatif terjaga.

Menurut Purbaya, hingga Mei 2026 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di kisaran 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.

Penerimaan pajak pada Mei 2026 tercatat tumbuh 22,1% secara tahunan (year-on-year/yoy), menjadi salah satu indikator positif bagi kinerja fiskal pemerintah.

Purbaya menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa fundamental fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Lima Program Strategis Kementerian Keuangan di Era Purbaya

Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya saat ini menjalankan lima program strategis utama yang menjadi fondasi kebijakan Kementerian Keuangan.

Seluruh program tersebut masih berjalan dan sebagian besar masih berada dalam tahap implementasi sehingga belum sepenuhnya terealisasi.

1. Program Perumusan Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi

Program ini diarahkan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih proaktif sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola ekonomi global.

Kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Status Program: Masih berjalan dan terus disempurnakan mengikuti perkembangan ekonomi global serta kebutuhan fiskal nasional.

2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Program ini berfokus pada optimalisasi penerimaan negara melalui perpajakan, Kepabeanan, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pemerintah juga mengandalkan transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan negara.

Status Program: Masih berjalan dan belum sepenuhnya terealisasi karena transformasi sistem perpajakan dan digitalisasi administrasi fiskal masih berlangsung.

3. Program Pengelolaan Belanja Negara

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih efektif, produktif, tepat sasaran, berkeadilan.

Belanja negara juga disinergikan dengan berbagai program prioritas pemerintah, antara lain:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Sekolah Rakyat
3. Cek Kesehatan Gratis

Status Program: Masih berjalan dan terus dievaluasi agar seluruh program prioritas nasional dapat memperoleh dukungan fiskal yang optimal.

4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Program ini bertujuan menciptakan APBN yang akuntabel, inovatif, berkelanjutan. Fokus utamanya mencakup pengelolaan:

1. Kas negara
2. Aset negara
3. Pembiayaan
4. Risiko fiskal

Status Program: Masih berlangsung dan menjadi salah satu program jangka panjang Kementerian Keuangan.

5. Program Dukungan Manajemen

Program ini menitikberatkan pada:

1. Penguatan manajemen strategis
2. Transformasi digital Kementerian Keuangan
3. Peningkatan kualitas SDM keuangan negara

Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas seluruh unit kerja Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Status Program: Masih berjalan dan belum sepenuhnya terealisasi karena transformasi birokrasi dan digitalisasi dilakukan secara bertahap.

Program yang Belum Sepenuhnya Terealisasi

Berdasarkan arah kebijakan yang disampaikan Menteri Keuangan, sejumlah agenda besar masih dalam proses pelaksanaan dan belum mencapai tahap akhir, antara lain:

1. Transformasi digital perpajakan dan penerimaan negara.
2. Optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi sistem fiskal.
3. Peningkatan kualitas dan efisiensi belanja negara.
4. Integrasi belanja pusat dan daerah.
5. Penguatan manajemen risiko fiskal.
6. Transformasi SDM dan birokrasi Kementerian Keuangan.
7. Penguatan daya saing sektor keuangan melalui implementasi revisi UU P2SK.
8. Dukungan pembiayaan berkelanjutan untuk program prioritas nasional.

Karena sebagian besar merupakan program jangka menengah hingga panjang, realisasi penuh dari agenda tersebut masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan.

Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini 

Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya saat bertemu dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings pada 3 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menjelaskan berbagai indikator yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional.

Salah satu poin utama yang disampaikan kepada S&P Global Ratings adalah komitmen pemerintah menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% terhadap PDB.

Pemerintah juga memaparkan strategi menjaga kesehatan fiskal hingga tahun depan melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang lebih terukur.

Defisit APBN hingga Mei 2026 yang berada di level 0,7% PDB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi fiskal masih terkendali.

Kinerja penerimaan negara menjadi salah satu kabar positif yang disampaikan kepada investor dan lembaga pemeringkat.

Purbaya menyebut penerimaan pajak tumbuh 22,1% pada Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi dan kepatuhan pajak menunjukkan tren perbaikan.

Revisi UU P2SK untuk Memperkuat Sistem Keuangan

Pemerintah bersama DPR juga telah mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Regulasi baru tersebut memuat 17 poin penting yang ditujukan untuk:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia.
3. Menyesuaikan regulasi dengan dinamika pasar keuangan global.
4. Memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.
5. Pemerintah menilai regulasi yang lebih adaptif menjadi kebutuhan penting agar sektor
6. keuangan Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Isu pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa mencuat bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah karena pasar dan publik cenderung sensitif terhadap stabilitas kepemimpinan ekonomi saat kondisi ekonomi sedang mendapat tekanan.

Sebagai Menteri Keuangan yang memegang peran penting dalam pengelolaan APBN, fiskal, dan kepercayaan investor, rumor pergantian atau pengunduran diri Purbaya berpotensi memunculkan spekulasi mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

Namun, Purbaya telah membantah kabar tersebut dan justru menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih aman, dengan defisit APBN sekitar 0,7% terhadap PDB serta pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 22,1% secara tahunan hingga Mei 2026.

Dengan kata lain, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa pelemahan rupiah disebabkan oleh rencana pengunduran diri Purbaya, melainkan lebih karena sentimen pasar dan kondisi ekonomi global yang kemudian memicu munculnya berbagai spekulasi di ruang publik