JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, menyusul proyeksi musim kemarau.
Dia meminta pemerintah memastikan perlindungan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” kata Puan, Jumat (5/6/2026), dikutip dari Antara.
Dia juga mendorong pemerintah untuk membuka pos perlindungan udara bersih di titik-titik penduduk dan sekitar sekolah atau posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum.
Baca Juga: Nanik S Deyang soal Penunjukan Mayjen Trenggono sebagai Wakil Ketua BGN: Kami Butuh Ahli Teritorial
Di samping itu, Puan meminta instansi-instansi terkait untuk menerapkan protokol otomatis saat karhutla melanda.
“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ucapnya.
Menurut Puan, potensi peningkatan karhutla menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga. Oleh karena itu, harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap, termasuk dari sisi pelayanan kesehatan.
Puan berpesan agar pemerintah memastikan biaya kesehatan akibat karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurutnya, masalah kesehatan yang dialami warga akibat karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Dandhy Laksono Respons Laporan Mama Yasinta: Hak Setiap Orang untuk Tahu yang Sebenarnya di Papua
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Antara
- ketua dpr
- puan maharani
- pengendalian dampak kebakaran hutan
- kebakaran hutan
- ketua dpr puan maharani
- karhutla
