Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, termasuk dari kabut asap yang mengancam kesehatan warga.
Hal tersebut disampaikan Puan menyusul masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot) di Riau, meluasnya area yang terbakar, serta proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat, 5 Juni 2026.
Puan juga mendorong agar pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di titik-titik padat penduduk dan sekitar sekolah/posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum. Pun, dirinya meminta instansi terkait menerapkan protokol otomatis saat Karhulta masih terus melanda.
“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” tutur dia.
Di sisi lain, Puan menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia.
“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” ungkap Puan.
Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.
