Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai penangkapan sejumlah pejabat tinggi negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.
Belakangan, aparat penegak hukum menetapkan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, KPK juga menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi saat menjabat Dirjen Imigrasi.
Menurut Sahroni, penindakan terhadap para pejabat tersebut justru menjadi bukti bahwa hukum berjalan tanpa pandang bulu dan agenda pemberantasan korupsi terus dijalankan pemerintah.
“Banyak pihak yang menarasikan ‘Indonesia tidak baik-baik saja’ akibat banyaknya penangkapan pejabat negara belakangan ini. Padahal menurut saya, negara justru sedang bersih-bersih melalui Kejagung dan KPK. Ini bukti hukum bekerja tanpa pandang bulu," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (5/6).
Dia menuturkan penegakan hukum di pemerintahan Prabowo menuju ke arah yang semakin baik.
"Jadi arah kepemimpinan Presiden Prabowo ini malah sedang menuju ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, kalau ada narasi yang aneh-aneh, justru memberi kesan adanya perlawanan dari pihak-pihak yang tidak terima terhadap agenda bersih-bersih ini,” ujar Sahroni.
Politikus NasDem itu menilai langkah penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
“Intinya Pak Presiden sedang bersih-bersih di segala sektor. Ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak bahwa Presiden Prabowo tidak main-main. Justru kalau ada koruptor yang jelas kejahatannya tapi tidak ditangkap, itu baru Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan anggap remeh sikap presiden,” pungkas Sahroni.
