REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan pembukaan 2.843 lowongan padat karya. Lapangan kerja itu dibuka untuk dibuat khusus untuk warga Jakarta di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menggelar rapat paripurna dengan jajarannya pada Kamis (4/6/2026). Rapat paripurna itu dilakukan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang terjadi agar tidak berdampak terhadap warga Jakarta.
Baca Juga
Jakarta Fair 2026 Sediakan Mushola Besar untuk Pengunjung
Sambut HUT ke-499 Jakarta, Warga Diajak Rayakan dan Rancang Kota
Penumpang Sekali Naik Bus Transjakarta Disubsidi Rp 12 Ribu
"Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka (program) padat karya," kata dia di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Menurut dia, hal itu dilakukan untuk membuka lapangan kerja di Jakarta. Dengan skema padat karya itu, setidaknya akan dibuka 2.843 lowongan pekerjaan untuk warga Jakarta.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan," ujar Pramono.
Ia mengatakan, warga yang nantinya dipekerjakan melalui skema itu akan mendapatkan gaji setara upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. Adapun UMP Jakarta 2026 adalah Rp 5.729.876 per bulan.
"Dan mereka digaji setara dengan UMP di DKI Jakarta ini," kata dia.
Pramono menjelaskan, hal itu dibuat sebagai bantalan sosial agar bisa bekerja di tengah kondisi ekonomi hari ini. Namun, lowongan pekerjaan itu dikhususkan untuk warga dengan KTP Jakarta.
"Tetapi yang paling penting tadi, untuk membuat bantalan sosial supaya orang bekerja, Pemerintah DKI Jakarta dalam waktu 3 bulan pertama, nanti akan kami perpanjang melihat persoalan yang ada, membuka kurang lebih 2.843 lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ujar Pramono.
