Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kuwu (pilwu) atau pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2027 yang akan digelar di 177 desa.
Selain menyusun tahapan dan kebutuhan anggaran, pemerintah daerah juga mengkaji kemungkinan penerapan sistem e-voting sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan mengatakan hingga saat ini penerapan e-voting masih dalam tahap kajian. Pemerintah daerah akan mempelajari pengalaman sejumlah daerah di Jawa Barat yang telah lebih dahulu menerapkan sistem tersebut.
"Kami memang sedang mengkaji kemungkinan penggunaan e-voting untuk Pilwu 2027. Namun, keputusan akhirnya belum ditetapkan karena kami masih melihat perkembangan regulasi dan hasil pelaksanaan di daerah lain yang lebih dulu menerapkannya,” kata Iwan saat diwawancarai, Jumat (5/6/2026).
Menurut dia, terdapat sejumlah kekhawatiran yang muncul terkait penerapan sistem digital dalam pemilihan kepala desa, terutama menyangkut kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung.
Namun, pengalaman sejumlah daerah menunjukkan sistem tersebut dapat berjalan dengan baik apabila dipersiapkan secara matang.
Baca Juga
- Operasional Kopdes Merah Putih Ubah Prioritas Belanja Desa di Cirebon
- Gelombang Pertama Jemaah Haji Cirebon Mendarat di Kertajati
- Produksi Mangga Cirebon Merosot Ribuan Ton, Bukan Fluktuasi Biasa
“Ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat mengenai penggunaan teknologi dalam pemilihan. Tetapi kalau melihat pengalaman di daerah lain seperti Karawang, pelaksanaannya cukup baik karena digitalisasi tetap dilakukan di TPS, bukan memilih dari rumah. Jadi masyarakat tetap datang ke TPS seperti biasa,” ujarnya.
Iwan menjelaskan, konsep e-voting yang dipertimbangkan bukan pemungutan suara secara daring melalui internet. Pemilih tetap hadir ke TPS, melakukan verifikasi identitas, kemudian memberikan suara melalui perangkat elektronik yang disediakan panitia.
Model tersebut dinilai mampu menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas pemilihan sekaligus memberikan efisiensi dalam proses penghitungan suara.
“Dari sisi pelaksanaan, masyarakat tetap datang ke TPS. Yang berubah hanya medianya. Penghitungan suara bisa lebih cepat dan potensi kesalahan dalam rekapitulasi juga dapat ditekan,” katanya.
Selain aspek teknis, pertimbangan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam kajian tersebut. Dengan jumlah desa yang mencapai 177, kebutuhan anggaran Pilwu Serentak diperkirakan cukup besar apabila menggunakan metode konvensional yang memerlukan banyak TPS, surat suara, serta logistik pendukung lainnya.
Menurut Iwan, sistem e-voting berpotensi memberikan efisiensi anggaran karena kebutuhan logistik pemilihan dapat dikurangi secara signifikan. Namun, perhitungan rinci masih menunggu hasil kajian dan simulasi yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kami tentu harus menghitung secara cermat. Jangan sampai teknologi diterapkan hanya karena mengikuti tren. Yang paling penting adalah sistemnya aman, masyarakat siap, dan pelaksanaannya tetap menjamin hak pilih warga,” ujarnya.
DPMD Kabupaten Cirebon juga berencana menjadikan pelaksanaan pilkades digital di sejumlah daerah Jawa Barat sebagai bahan evaluasi. Hasil pelaksanaan tersebut nantinya akan menjadi salah satu rujukan dalam menentukan model Pilwu yang paling sesuai untuk diterapkan di Kabupaten Cirebon.
“Tahun ini ada beberapa daerah di Jawa Barat yang akan menggelar pilkades dengan sistem digital. Itu akan menjadi bahan pembelajaran bagi kami. Kami ingin melihat secara langsung kelebihan, tantangan, serta kesiapan masyarakatnya,” kata Iwan.
Ia menegaskan, apa pun metode yang dipilih nantinya, pemerintah daerah akan memastikan seluruh tahapan Pilwu 2027 berjalan transparan, aman, dan dapat diterima masyarakat.
