BANDUNG, KOMPAS-Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp 18.000 per dolar AS mulai berdampak pada harga kebutuhan pokok di Jawa Barat. Harga tepung terigu dan elpiji nonsubsidi naik dalam beberapa pekan terakhir, sementara inflasi provinsi itu pada Mei 2026 tercatat sebagai yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data Bloomberg, Jumat (5/6/2026) pukul 13.00 WIB, rupiah diperdagangkan di level Rp 18.035 per dolar AS.
Lemahnya nilai tukar rupiah berdampak signifikan bagi pelaku usaha barang kebutuhan pokok khususnya di Jabar yang selama ini menggunakan bahan baku impor.
Kepala Humas Bogasari Rudianto Pangaribuan mengatakan, produk terigu Bogasari untuk kemasan 25 kilogram per karung di Jabar mengalami tiga kali kenaikan harga hanya dalam sebulan terakhir. Total nilai kenaikan per karung berkisar Rp 5.000-Rp 7.500.
Kini, satu karung terigu merek Payung Merah dijual Rp 168.000. Sementara harga terigu merek Cakra Kembar Emas mencapai Rp 232.000 per karung.
Ia mengatakan, kenaikan itu dilatarbelakangi kenaikan harga bahan baku gandum yang diimpor dari sejumlah negara. Dia mencontohkan Australia, Kanada, Brazil, Ukraina, hingga Amerika Serikat.
"Kami melakukan tiga kali penyesuaian harga secara bertahap pada awal serta pertengahan bulan Mei dan awal bulan ini. Sementara untuk kemasan 1 kg tidak mengalami kenaikan harga," papar Rudianto, saat dihubungi dari Bandung, Jumat.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga berdampak pada pelaku usaha kecil. Edi (50), pedagang elpiji di daerah Antapani, Kota Bandung menuturkan, harga elpiji nonsubsidi untuk ukuran 5,5 kg dan 12 kg mengalami kenaikan drastis sejak awal bulan lalu.
Harga elpiji 12 kg naik dari Rp 215.000 hingga Rp 255.000. Sedangkan elpiji 5,5 kg melonjak dari Rp 105.000 hingga Rp 130.000.
Kondisi ini sempat membuat Edi berhenti berjualan selama 22 hari. Sebab, ia tak memiliki biaya untuk memasok elpiji nonsubsidi kedua ukuran tersebut.
"Para konsumen terutama pedagang UMKM yang paling terdampak. Mereka tidak sanggup membeli elpiji ukuran 12 kg dan 5,5 kg, " ungkapnya.
Akibatnya, penjualan elpiji nonsubsidi di toko Edi menurun drastis hanya enam tabung per hari. Sebelum terjadi kenaikan harga, Edi mampu menjual lebih dari 10 tabung elpiji nonsubsidi per hari.
"Saya berharap Presiden dan jajarannya mencari solusi masalah ini. Masyarakat hanya membutuhkan barang kebutuhan pokok selalu tersedia dan harganya terjangkau,” kata dia.
Pengamat ekonomi dan akademisi dari Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi memaparkan, tingkat inflasi Jabar pada Mei 2026 memasuki fase yang mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius.
Ia memaparkan, tingkat inflasi Jabar pada Mei 2026 secara bulanan atau month to month mencapai 0,24 persen. Angka inflasi ini tertinggi jika dibandingkan bulan Mei dalam 3 tahun terakhir secara bulanan.
Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, tingkat inflasi Jabar pada bulan Mei 2026 (0,24 persen) merupakan yang tertinggi kedua setelah tingkat inflasi bulanan Jawa Timur, 0,28 persen. Angka ini juga jauh di atas tingkat inflasi Provinsi Banten dan DKI Jakarta, sebesar 0,01 persen dan 0,12 persen.
"Bahkan di tahun 2024 dan 2025, bulan Mei biasanya merupakan periode deflasi bukan inflasi. Bulan Mei 2024 terjadi deflasi sebesar -0,12 persen, sedangkan bulan Mei 2025 terjadi deflasi –0,32 persen, " ungkapnya.
Ia pun menyatakan, tingkat inflasi tahunan Jabar atau tingkat inflasi secara year on year di bulan Mei 2026 juga merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
Data BPS Jabar yang dirilis Selasa (2/6/2026), menyebutkan, inflasi bulan Mei secara tahunan di Jabar sebesar 3,07 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 2,78 persen dan tahun 2024 sebesar 1,47 persen.
"Dari data BPS, komoditas penyumbang tingkat inflasi bulanan di bulan Mei 2026 di Jabar adalah cabai merah, bawang merah, minyak goreng, gas elpiji dan bensin, " kata Acuviarta.
Terkait kondisi ini, Acuviarta menyarankan pemerintah segera mengambil langkah-langkah koordinasi pengendalian inflasi, pemantauan kondisi harian serta koordinasi pusat dan daerah secara vertikal.
Upaya itu antara lain, pemantauan produksi komoditas pangan lokal serta distribusinya secara regional dan kebijakan operasi pasar murah dan sejenisnya yang berbasis lokasi dan komoditas serta waktu yang tepat.
"Pemerintah juga harus mewaspadai kenaikan harga komoditi pangan dari bahan impor seperti tepung terigu. Kenaikan harga komoditi tersebut akan menambah kompleksitas inflasi pada bulan ini, " ucapnya.
Kepala BPS Jabar Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, pemicu inflasi berasal dari tantangan eksternal berupa konflik geopolitik global di Timur Tengah ikut memicu gejolak harga energi dalam negeri seperti elpiji dan BBM nonsubsidi.
"Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar bulan ini mencakup cabai merah, bawang merah, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, dan bensin, " ungkapnya.
