Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengesahan International Coffee Agreement (ICA) 2022 atau Persetujuan Kopi Internasional 2022.
Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk memperkuat keterlibatan dalam tata kelola perdagangan kopi dunia sekaligus mendukung pengembangan sektor kopi nasional.
Perpres yang ditetapkan pada 12 Mei 2026 itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan kopi sebagai salah satu komoditas strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam bagian pertimbangan, pemerintah menyatakan bahwa kopi memiliki posisi penting bagi Indonesia.
“Pemerintah Republik Indonesia mengakui pentingnya kopi sebagai salah satu komoditas penggerak nasional untuk kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi konsideran Perpres tersebut.
Penerbitan aturan itu juga merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Persetujuan Kopi Internasional 2022 oleh Pemerintah Indonesia pada 8 Maret 2023 di London, Inggris. Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa perjanjian internasional itu telah disetujui oleh Dewan Kopi Internasional melalui Resolusi Nomor 476 pada sidang ke-133 yang digelar pada 9 Juni 2022.
Baca Juga
- Jepang Suka Rasa Kopi Garut, tapi Belum Yakin Soal Mutu
- Produksi Kopi Jatim 78.800 Ton pada 2025, Serapan Lokal Hanya 50%
- Karantina Jawa Tengah Kawal Ekspor Kopi Pekalongan
“Pada tanggal 8 Maret 2023 di London, Inggris, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Coffee Agreement 2022 (Persetujuan Kopi Internasional 2022) yang telah disetujui Dewan Kopi Internasional melalui Resolusi Nomor 476 dalam sidangnya ke-133 pada tanggal 9 Juni 2022,” bunyi pertimbangan Perpres tersebut.
Melalui Pasal 1 ayat (1), Presiden Prabowo secara resmi mengesahkan perjanjian internasional tersebut.
“Mengesahkan International Coffee Agreement 2022 (Persetujuan Kopi Internasional 2022) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 2023 di London, Inggris,” bunyi Pasal 1 ayat (1).
Selain mengesahkan perjanjian, pemerintah menetapkan bahwa salinan naskah asli ICA 2022 dalam bahasa Inggris, Prancis, Portugis, dan Spanyol beserta terjemahan bahasa Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres tersebut.
Pemerintah juga mencabut regulasi sebelumnya yang mengatur keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian kopi internasional. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Perpres Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Pasal 2.
Perpres Nomor 30 Tahun 2026 mulai berlaku sejak diundangkan pada 12 Mei 2026 oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dengan pengesahan ICA 2022, Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional sektor kopi, termasuk dalam pembahasan isu keberlanjutan, peningkatan nilai tambah, akses pasar, hingga kesejahteraan petani kopi di tingkat global.
