Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah wilayah di India dilanda gelombang panas ekstrem. Suhu udara di sana mendidih hingga ke titik paling berbahaya.
Gelombang panas di India kali ini terjadi lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Dimulai sejak April 2026, dan diprediksi akan berlangsung hingga akhir Juni 2026.
Menurut Departemen Meteorologi India (IMD) siklus gelombang panas tahun ini suhu ekstrem menembus lebih dari 45 derajat Celcius. Di Piduguralla di distrik Palnadu, misalnya, suhu panas tercatat mencapai 48,1 derajat Celcius, suhu tertinggi yang pernah tercatat sepanjang gelombang panas menghantam wilayah tersebut.
Di lokasi lain, Vetapalem dan Nandiwada suhu mencapai 47,6 derajat Celcius. Sementara di Thorragudipadu dan Addanki suhu tercatat 47,4 derajat Celcius. Di 18 distrik lain di India, termasuk Bapatla, Jangamaheswarapuram, Kavali, Amaravati, Gannavaram, Nandigama, Ongole, hingga Nellore, suhu panas berkisar 45 hingga 46 derajat Celcius.
Siklus ini berlanjut sepanjang bulan Mei dan perlahan akan berakhir menjelang Juni, setelah angin monsun membawa udara sejuk dan curah hujan merata ke wilayah anak benua tersebut.
Potensi Risiko Kematian Akibat Gelombang Panas di IndiaSejauh ini, di India selatan ada 16 orang dilaporkan meninggal akibat suhu panas ekstrem. Sementara sebuah studi baru yang terbit jurnal Frontiers in Environmental Health memproyeksikan kematian akibat gelombang panas di India bisa jauh lebih besar, bahkan mencapai lebih dari 3.000 kematian per hari.
Jika gelombang panas berlangsung selama lima hari berturut-turut, maka berpotensi menyebabkan 30 ribu kematian di seluruh India, termasuk India utara, tengah, dan timur yang saat ini menghadapi gelombang panas ekstrem.
Studi yang dilakukan oleh Piyush Narang dan Ashok Gadgil dari India Energy and Climate Center, University of California Berkeley, Amerika Serikat, menyoroti masih minimnya data rinci mengenai dampak gelombang panas terhadap angka kematian di berbagai distrik di India.
Padahal, berbagai studi global telah menunjukkan bahwa kematian akibat cuaca panas terus meningkat seiring perubahan iklim. Untuk mengatasi keterbatasan data tersebut, tim peneliti mengadaptasi hasil analisis kematian terkait panas dari 10 kota di India dan menggunakannya untuk memperkirakan dampak gelombang panas di seluruh distrik di negara tersebut.
Peneliti lantas menggunakan data tingkat kematian per distrik dari Civil Registration System serta proyeksi jumlah penduduk India pada 2024. Berdasarkan perhitungan tersebut, para peneliti memperkirakan satu hari suhu panas ekstrem dapat menyebabkan sekitar 3.400 kematian tambahan di seluruh India.
Sementara itu, apabila gelombang panas berlangsung selama lima hari berturut-turut, jumlah kematian tambahan diperkirakan melonjak hingga hampir 30 ribu jiwa.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, istilah "kematian berlebih" (excess deaths) mengacu pada selisih antara jumlah kematian yang terjadi dalam periode tertentu dengan jumlah kematian yang secara normal diperkirakan terjadi berdasarkan data historis.
Pemetaan risiko kematian akibat panas hingga tingkat distrik menunjukkan bahwa negara bagian Uttar Pradesh menjadi wilayah yang paling terdampak. Para peneliti memperkirakan Uttar Pradesh sendiri dapat menyumbang sekitar 8.100 kematian tambahan selama satu peristiwa gelombang panas lima hari.
Sementara itu, sejumlah distrik besar seperti Ahmedabad, Jaipur, dan Surat diperkirakan masing-masing mengalami lebih dari 250 kematian tambahan dalam satu kejadian gelombang panas.
Temuan lain yang menarik adalah adanya ketimpangan besar antara beban kematian dan kapasitas ekonomi daerah. Lima negara bagian dengan jumlah kematian tertinggi, yakni Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, dan Gujarat, secara kolektif menyumbang sekitar 66 persen dari total kematian tambahan akibat gelombang panas di India.
Namun, kontribusi ekonomi gabungan kelima wilayah tersebut hanya sekitar 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional India. Dengan kata lain, daerah yang paling rentan terhadap dampak gelombang panas justru merupakan wilayah yang memiliki sumber daya ekonomi lebih terbatas untuk beradaptasi.
Menurut para peneliti, hasil studi ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pemerintah India dalam menghadapi perubahan iklim. Mereka menemukan adanya ketimpangan sebesar 2,3 kali antara beban kematian dan kapasitas ekonomi di wilayah terdampak. Temuan tersebut dinilai dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengubah strategi pendanaan program adaptasi iklim.
Dana yang dialokasikan melalui National Disaster Management Authority maupun National Action Plan on Climate Change sebaiknya lebih diprioritaskan kepada negara bagian dengan tingkat kematian tinggi dan kapasitas ekonomi rendah, dibandingkan hanya berdasarkan jumlah penduduk atau kemampuan administratif daerah.
"Ketimpangan 2,3 kali lipat yang kami dokumentasikan memberikan dasar kuantitatif untuk mengarahkan investasi adaptasi iklim federal ke wilayah dengan beban risiko tinggi dan PDB rendah," tulis para peneliti seperti dikutip NDTV.
Studi tersebut juga menemukan bahwa 100 distrik dengan risiko tertinggi, yang dihuni hampir sepertiga populasi India, menyumbang sekitar 44 persen dari total kematian tambahan yang diproyeksikan selama gelombang panas lima hari.
Menurut peneliti, risiko kematian akibat gelombang panas tidak semata-mata berbanding lurus dengan jumlah penduduk.
Sebaliknya, risiko tersebut terkonsentrasi secara struktural di negara bagian dengan tingkat output ekonomi yang lebih rendah. Ironisnya, wilayah-wilayah inilah yang memiliki kemampuan fiskal paling terbatas untuk berinvestasi dalam langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim.
Temuan ini sejalan dengan semakin banyak bukti epidemiologis dan pemodelan iklim yang menunjukkan bahwa kawasan Asia Selatan, khususnya India, merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap kematian akibat suhu panas ekstrem.
Di tengah tren peningkatan suhu global akibat perubahan iklim, para peneliti menilai gelombang panas tidak lagi bisa dipandang sebagai peristiwa cuaca musiman biasa, melainkan ancaman kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons kebijakan yang lebih serius dan terukur.
