Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk mempercepat negosiasi dan menggeber diversifirkasi pasar menyusul adanya ancaman pengenaan tarif bea masuk tambahan 10% yang diajukan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) terhadap produk Indonesia.
Rencana pengenaan tarif tersebut berpotensi menekan kinerja ekspor nasional, terutama pada sektor manufaktur padat karya dan komoditas primer dengan margin tipis.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa menilai kebijakan tersebut sebagai risiko serius bagi daya saing ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat.
“Dunia usaha melihat tarif tambahan 10% ini sebagai risiko serius, terutama karena menyasar komoditas dan produk yang selama ini menjadi bagian dari ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat,” kata Erwin kepada Bisnis, Jumat (5/6/2026).
Erwin menilai dampak tarif akan bervariasi di tiap sektor. Namun, secara umum dapat menekan daya saing harga produk Indonesia, terutama di industri manufaktur padat karya dan komoditas primer yang memiliki margin ekspor terbatas.
Dunia usaha juga mulai menghitung potensi dampak kebijakan ini. Sektor yang paling rentan adalah industri yang sangat bergantung pada pasar AS, menghadapi persaingan ketat, serta tidak memiliki ruang besar untuk menaikkan harga jual.
Baca Juga
- RI Dapat Tarif Tambahan 10%, Pemerintah Ajukan Pengecualian ke AS
- RI Terancam Kena Tarif Tambahan 10% dari AS, Begini Sikap Kemendag
- RI Dinilai Gagal Cegah Impor Barang Hasil Kerja Paksa, AS Ancam Kerek Tarif 10%
“Dalam kondisi seperti ini, tambahan tarif 10% bisa membuat buyer mengalihkan pesanan ke negara pesaing yang tarifnya lebih rendah atau rantai pasoknya dianggap lebih pasti,” lanjutnya.
Namun, Kadin menilai langkah pemerintah yang telah mengajukan pengecualian 18 komoditas sudah tepat dan perlu diperkuat melalui diplomasi perdagangan yang lebih intensif. Dunia usaha juga menekankan pentingnya dukungan data yang menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap standar ketenagakerjaan, traceability, dan rantai pasok global.
Di sisi lain, pelaku usaha menilai strategi tidak bisa hanya bergantung pada hasil negosiasi. Diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting, terutama ke kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika yang dinilai masih memiliki pertumbuhan permintaan yang kuat.
Selain itu, peningkatan nilai tambah, sertifikasi, kepatuhan terhadap standar evironmental, social, and governance (ESG), serta transparansi rantai pasok menjadi kunci agar produk Indonesia tidak mudah terdampak hambatan dagang baru.
Di samping itu, Kadin mewanti-wanti risiko pergeseran perdagangan (trade diversion) juga cukup besar apabila pengecualian tidak disetujui. Produk Indonesia berpotensi kehilangan pangsa pasar di AS, khususnya pada komoditas yang memiliki banyak substitusi dari negara pesaing.
“Karena itu, pemerintah perlu mempercepat negosiasi, memberikan pendampingan kepatuhan bagi eksportir, membuka pasar alternatif melalui perjanjian dagang, serta memastikan biaya logistik dan pembiayaan ekspor di dalam negeri lebih kompetitif,” tuturnya.
Menurutnya, sejumlah langkah tersebut perlu dilakukan agar eksportir tetap bisa bertahan, menjaga pasar, dan tidak kehilangan momentum di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengajukan pengecualian terhadap 18 komoditas yang terdampak kebijakan tersebut. Tarif tambahan ini merupakan bagian dari hasil penyelidikan praktik kerja paksa berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS 1974.
Adapun, Indonesia bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan juga dikenakan bea masuk tambahan 10% sebagai pertimbangan khusus dari hasil investigasi tersebut. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada 24 Juli 2026, setelah berakhirnya tarif global 15% yang sebelumnya diberlakukan secara merata oleh Presiden AS Donald Trump kepada mitra dagang.
