JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempertimbangkan penerapan skema tanazul bagi 50 persen bagi jemaah haji Indonesia untuk mengurai kepadatan di Mina pada penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya.
Pertimbangan tersebut termasuk dalam pembahasan dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat, di Kantor Daerah Kerja Mekkah.
"Kalau bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan. Artinya ke depan kemungkinan kita secara teknis mempertimbangkan mentanazulkan lebih banyak jemaah haji kita. Itu akan mengurangi kepadatan di Mina," kata Dahnil dalam keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).
Baca juga: Arab Saudi Pertimbangkan Skema Tanazul untuk 50 Persen Jamaah Haji Indonesia saat Armuzna
Tanazul merupakan fasilitas bagi jemaah untuk tidak menginap di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel di Makkah.
Program ini menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat saat puncak ibadah haji.
Dalam konteks Mina, Pemerintah Arab Saudi memang menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan penguatan skema tanazul demi mengurangi kepadatan.
"Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan kalau bisa ditanazulkan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu Mina," kata Dahnil.
Baca juga: Wamenhaj Sebut 20 Ribu Jemaah Haji Indonesia Ikut Skema Tanazul saat Armuzna 2026
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan ruang di Mina menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan haji.
"Skema tanazul perlu dikaji secara lebih serius untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran pergerakan jemaah," tutur Dahnil.
Selain soal skema tanazul, isu kesehatan jemaah haji juga masih menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah akan makin memperketat istithaah atau pemeriksaan kesehatan sejak dari dalam negeri pada penyelenggaraan haji tahun depan.
Baca juga: Mudahkan Jemaah Lansia, Kemenag Terapkan Murur dan Tanazul Saat Haji 2025
"PR kita tentu akan terus menekan jumlah kematian tahun depan. Maka istithaah kami pastikan tahun depan akan lebih ketat terhadap jemaah, mulai dari dalam negeri," kata Dahnil.
Terlepas dari evaluasi teknis, Dahnil menngeklaim bahwa pemerintah Arab Saudi mengapresiasi langkah-langkah perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan haji tahun ini.
"Pada prinsipnya mereka mengapresiasi langkah-langkah perubahan mendasar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan tentu mendukung eksistensi Kementerian Haji dan Umrah," kata dia.
Dahnil menyatakan, pemerintah Arab Saudi meminta agar persiapan haji 2027 bisa dilakukan bersama-sama.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
