Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp 386 triliun per 31 Mei 2026.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Purbaya menjelaskan bahwa penarikan utang baru tersebut setara 46,4 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp 832,2 triliun.
Dia memastikan, pembiayaan anggaran dalam lima bulan pertama tetap berlangsung normal, dengan realisasi pembiayaan non-utang mencapai Rp6,5 triliun atau minus 4,4 persen dari target sebesar Rp 143,1 triliun.
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Sehingga, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir Mei 2026 yakni sebesar Rp 379,4 triliun, atau setara 55,1 persen dari target APBN sebesar Rp 689,2 triliun.
“Karena keseimbangan primer Rp 58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp 379,4 triliun,” kata Purbaya, Jumat, 5 Juni 2026.
Sebagai informasi, keseimbangan primer mencetak surplus Rp 58,6 triliun, sebagai mengindikasikan bahwa kondisi fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
Sementara defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp 180,4 triliun, atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen dari target APBN, yang sebesar Rp 3.153,6 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara year-on-year (yoy).
Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp 958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak. Sementara penerimaan pajak terserap mencapai Rp 834,4 triliun, atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).
Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp, 123,8 triliun, dan komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).
Selanjutnya dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp 1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp 3.842,7 triliun. Angka itu diketahui tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).
Pertumbuhan pesat juga terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun. Lalu, penyaluran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 517,7 triliun, atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy).
Ada pula belanja non-K/L dengan realisasi sebesar Rp 541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy), meski penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp 306,1 triliun.
