Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa Timur kini menempati posisi terbesar kedua se-tanah air, tepat di bawah Provinsi Riau. Catatan itu disebut impresif karena luasan lahan hutan di Jatim tidak seberapa luas bila dibanding wilayah lain.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Jumadi mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan tersebut terletak pada ekosistem yang telah dibangun selama ini. Pemerintah secara konsisten melakukan upaya hilirisasi untuk meningkatkan produksi sektor kehutanan.
"Di Jawa Timur sebenarnya kita tidak punya banyak hutan. Luas hutan kita hanya 1.361.142 hektar, tidak sampai 30% kalau mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi kita mampu mengolahnya dengan sangat baik," ungkap Jumadi pada sela-sela gelaran Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo) 2026 di Grand City Surabaya, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan geliat industri pengolahan kayu di Jawa Timur saat ini sangat masif dengan beroperasinya 1.322 unit industri pengolahan kayu. Menariknya, pasokan bahan baku justru didominasi oleh hasil hutan rakyat, mengalahkan produksi dari kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani.
"Industri kita cukup banyak, [industri pengolahan] kayu kita 1.322 unit yang ada di Jawa Timur. Kemudian produksi kayu kita, kayu rakyat saja kita sudah sampai 3,5 sampai 4 juta m³," bebernya.
Kemudian kayu yang dihasilkan oleh kawasan hutan milik Perum Perhutani di Jatim tercatat 500.000 m³. Sementara peredaran kayu dari luar daerah ke Jawa Timur sekitar 1 juta m³.
Baca Juga
- Ribuan Kayu Gelondongan Ilegal Ditemukan di Asahan, 5 Sawmill Diperiksa
- Perkuat Ekspor Produk Hutan ke AS, Indonesia Genjot Kayu Legal dan Berkelanjutan
- Manufaktur Tertekan: Sektor Kayu Lapis Diversifikasi, Tekstil Desak Stimulus Fiskal
Untuk mempertahankan catatan tersebut serta memperluas pasar ekspor, khususnya ke negara-negara Uni Eropa yang menerapkan aturan ketat terkait asal-usul kayu, Jumadi menegaskan pihaknya saat ini tengah gencar melakukan digitalisasi tata kelola.
"Inilah ekosistem yang dibangun dari hulu dan saat ini kami mengembangkan SIPUHH, hutan rakyat untuk tata kelola tracing kayu untuk geolokasi sebagai persyaratan dari teman-teman Eropa karena Uni Eropa meminta ini," jelasnya.
Selain langkah digitalisasi, langkah strategis lain yang diambil oleh Pemprov Jatim lainnya adalah percepatan sertifikasi lahan. Menindaklanjuti perintah Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jumadi menyatakan Dinas Kehutanan Jatim secara resmi telah menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menerapkan metode sertifikasi khusus terhadap hutan rakyat.
"Kami kerja sama dengan teman-teman di Gadjah Mada untuk bisa mensertifikasi dengan metode tertentu, untuk ruang Jawa Timur anteng di 610.000 hektare sehingga tutupan kita memenuhi syarat sekitar 41% yang dipersyaratkan 30%," tutupnya.
