JAKARTA, KOMPAS – Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada perencanaan kebijakan yang matang. Untuk itu dibutuhkan peran ahli gizi untuk penentuan anggaran, penyusunan standar gizi, hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Ahli gizi klinis dari Universitas Andalas, Fasli Jalal, salah satunya, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (5/6/2026), mengatakan, perlu mengedepankan peran ahli gizi dalam menyiapkan paket MBG. Dengan adanya pelibatan ahli gizi, maka paket MBG dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing.
Untuk harga paket MBG, misalnya, pada dasarnya tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah. Adapun saat ini, paket MBG ditetapkan dalam kisaran harga sekitar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per porsi. Untuk itu, menurut Fasli, perlu ada penyesuaian harga untuk daerah yang memang sulit mendapatkan harga bahan yang murah. ”Pemerintah bisa membuat peta harga yang nyata (real) sesual kondisi di daerah, tidak mungkin harus dipatok sama,” ucapnya.
Anggota Dewan Penasihat Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (Cisdi) ini kemudian menjelaskan, bahwa siswa SD rata-rata membutuhkan sekitar 450 kalori, siswa SMP sekitar 550 kalori, sementara siswa SMA dapat membutuhkan sekitar 650 hingga 700 kalori untuk satu kali makan. Kebutuhan energi tersebut harus dipenuhi melalui komposisi nutrisi yang seimbang, yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak dalam proporsi yang tepat.
Perbaikan kualitas menu MBG ini belakangan memperoleh sorotan setelah dicopotnya Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional pada Selasa (2/6/2026). Selain Dadan, Presiden Prabowo Subianto juga mencopot dua Wakil Kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Pencopotan tiga unsur pimpinan BGN itu disebut sebagai upaya memperbaiki pelayanan sekaligus bentuk evaluasi atas berbagai masukan yang selama ini muncul.
Presiden kemudian menunjuk Nanik S Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, sebagai pemimpin baru lembaga tersebut. Sementara itu, posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono.
Kurang dari sehari Dadan dan kedua wakilnya dicopot, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor BGN di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Penyidik Kejagung kemudian menahan dan menetapkan Dadan bersama dua eks wakil kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025-2026.
Program MBG harus diperkuat oleh ahli gizi untuk mendesain menu di SPPG.
Menu MBG, menurut Fasli, idealnya terdiri dari sumber karbohidrat seperti nasi, sumber protein baik nabati maupun hewani, serta sayur dan buah sebagai pelengkap gizi.
“Kalau satu kali makan harus memenuhi sekitar 500 kalori, komposisinya harus mencakup karbohidrat, protein, dan lemak dalam jumlah yang cukup. Padahal biaya satu paket juga harus mencakup nasi, lauk protein, sayur, dan buah,” katanya.
Untuk itu, ditegaskan Fasli, program MBG harus diperkuat oleh ahli gizi untuk mendesain menu di SPPG. Harus ada keseimbangan agar jangan sampai masalah harga, kemudahan vendor untuk penyediaan bahan, membuat desain menu dari ahli gizi tidak tercapai.
“Ini harus ada pihak yang memastikan transparansi dalam penyiapan menu dari ahli gizi dengan pembelian bahan-bahan. Di sini kadang-kadang ada tarik-menarik, sering ahli gizi tidak berdaya. Butuh perbaikan supaya ini tidak terjadi lagi,” jelas Fasli yang juga Rektor Universitas YARSI di Jakarta.
Guru Besar Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Raharjo saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (5/6/2026), juga menyatakan, bahwa salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG adalah penetapan harga paket makanan yang seragam. Menurut Sri, kebijakan harga yang sama untuk seluruh wilayah tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama jika dikaitkan dengan variasi kebutuhan gizi siswa pada jenjang pendidikan yang berbeda. Sebab, kebutuhan energi siswa SD, SMP, dan SMA tidaklah sama.
Sebagai upaya perbaikan, Sri menyarankan pendekatan lain dapat dipertimbangkan untuk membuat pelaksanaan program lebih terkendali. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai basis penyediaan makanan bagi siswa.
Sistem tersebut dinilai memungkinkan makanan diolah langsung di lingkungan sekolah sehingga proses produksi dan distribusi menjadi lebih sederhana sekaligus lebih mudah diawasi. Kemudian aspek keamanan pangan juga dapat lebih terjaga karena makanan diproduksi dan didistribusikan di tempat yang sama.
Hal senada juga diungkapkan Fasli. Menurutnya, pelibatan masyarakat dapat mengatasi kasus keracunan MBG. Sebab, menurutnya, bahaya terbesar dari MBG saat ini karena waktu memasak untuk memenuhi penyediaaan MBG dalam jumlah besar. Hal ini karena makanan yang sudah dikemas, maksimal dapat dikonsumsi tidak lebih dari tiga jam.
Untuk itu, kantin atau dapur sekolah bisa jadi solusi untuk menyediakan MBG bagi siswa. Ada Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan yang bisa dipakai menyiapkan dapur/kantin sekolah yang memenuhi syarat, tetap bisa dnegan pendampingan SPPG.
“Saya kira perlu sekolah-sekolah diperdayakan untuk memiliki dapur-dapur sendiri, sekaligus ini investasi kepada sekolah. Cara ini bisa lebih berkelanjutan kalau program MBG tidak ada. Sekolah bisa memodifikasi ke depannya,” kata Fasli.
Fasli mengatakan dengan pelibatan masyarakat, termasuk orangtua di sekolah, makanan bergizi yang didapat di sekolah dapat ditiru di rumah, Bahkan, bisa jadi dikembangkan penyiapan bahan lewat kebun sekolah atau kebun di rumah.
Sekolah-sekolah diperdayakan untuk memiliki dapur-dapur sendiri, sekaligus ini investasi kepada sekolah. Cara ini bisa lebih berkelanjutan.
Secara terpisah, Tjandra Yoga Aditama, Direktur Pascasarjana Universitas YARSI dan Adjunct Professor Griffith University Australia mengatakan penting bagi BGN untuk secara serius menilai dampak kesehatan program MBG.
Menurut Tjandra, momentum pergantian pemimpin BGN saat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengumpulan data longitudinal dalam bentuk studi kohort secara ilmiah. Dengan demikian dapat diketahui keadaan kesehatan dan gizi anak yang mengonsum MBG dan bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun yang terus diikuti, setidaknya sampai tahun 2029.
“Hanya dengan pendekatan ilmiah seperti ini, penilaian keberhasilan dan juga dampak dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip kebijakan publik berbasis bukti,” kata Yoga.
Adapun kajian dari peneliti di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bertajuk “Dari Dapur ke Meja Belajar”, mengungkap adanya tingkat kebosanan terhadap menu yang disajikan. Dari hasil survei di lima daerah, sebanyak 53 persen siswa mengaku “kadang-kadang bosan”, 15 persen “sering bosan”, 16 persen “tidak pernah bosan”, 10 persen “jarang bosan”, dan 6 persen “sangat sering bosan”.
Selain itu, banyak porsi makanan yang tidak dihabiskan oleh siswa. Jenis makanan yang paling sering tersisa adalah sayur, dengan persentase mencapai 77,9 persen. Alasan utama siswa tidak menghabiskan makanan adalah karena rasa yang kurang enak atau tidak sesuai dengan selera, yang mencapai 55,9 persen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan komposisi gizi seimbang belum optimal karena makanan bergizi tidak selalu dikonsumsi secara penuh oleh siswa,” kata Dosen dan peneliti sosiologi FISIP UI Hari Nugroho.
