Ringkasan Berita
- BPJS Kesehatan Kediri dan Kejari Kota Kediri menandatangani nota kesepakatan kerja sama.
- Sinergi difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam Program JKN.
- Cakupan kepesertaan JKN di Kota Kediri telah mencapai 99 persen.
- Kejaksaan akan mendukung melalui bantuan hukum, pendampingan, dan pertimbangan hukum.
Kediri (beritajatim.com) – BPJS Kesehatan Cabang Kediri bersama Kejaksaan Negeri Kota Kediri resmi memperkuat sinergi dalam mendukung optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama yang berfokus pada peningkatan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta program JKN.
Kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum, hingga penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program JKN di wilayah Kota Kediri.
Kejaksaan Perkuat Peran dalam Optimalisasi JKN
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Rivo Ch. M. Medellu, menjelaskan bahwa keterlibatan Kejaksaan dalam mendukung Program JKN memiliki dasar hukum yang jelas melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Melalui regulasi tersebut, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum, dan pertimbangan hukum dalam bidang perdata serta tata usaha negara guna mendukung keberhasilan program strategis nasional.
“Di dalam instruksi tersebut, Kejaksaan memiliki peran untuk memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta bantuan hukum. Selain itu, Kejaksaan juga mendukung upaya peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan Program JKN,” ujar Rivo, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah badan usaha yang belum menjalankan kewajibannya secara optimal dalam Program JKN. Karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai kendala dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Libatkan Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas Terkait
Dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan kepatuhan badan usaha tidak hanya melibatkan BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
Rivo menyebut koordinasi juga akan diperkuat bersama Dinas Ketenagakerjaan serta Pengawas Ketenagakerjaan guna memastikan seluruh perusahaan menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada pekerja.
Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan administrasi dan pembayaran iuran secara berkelanjutan.
Kepesertaan JKN Kota Kediri Sudah Capai 99 Persen
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, mengungkapkan bahwa capaian kepesertaan JKN di Kota Kediri saat ini telah mencapai 99 persen.
Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 87 persen. Meski demikian, pembiayaan program masih didominasi oleh dukungan pemerintah sehingga diperlukan peningkatan kontribusi dari segmen pekerja penerima upah (PPU).
Menurut Tutus, salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah mendorong badan usaha untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dan membayarkan iuran secara tertib.
“Kami telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan pendampingan kepada badan usaha. Namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan yang memerlukan dukungan dari Kejaksaan, khususnya melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), untuk memberikan pertimbangan hukum dan langkah strategis dalam mendorong kepatuhan pemberi kerja,” jelas Tutus.
Fokus pada Perlindungan Pekerja
Melalui nota kesepakatan yang telah ditandatangani, kedua institusi akan memperkuat koordinasi dalam berbagai bentuk layanan hukum nonlitigasi, termasuk pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan JKN.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan badan usaha sekaligus memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi para pekerja di Kota Kediri.
Selain mendukung keberlanjutan Program JKN, kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap pekerja memperoleh hak atas perlindungan kesehatan yang layak.
“Sinergi ini bukan hanya tentang penegakan kepatuhan, tetapi juga memastikan seluruh pekerja memperoleh haknya atas perlindungan jaminan kesehatan. Dengan dukungan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, kami optimistis upaya optimalisasi Program JKN dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutup Tutus.
Penguatan sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem jaminan kesehatan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh pekerja sesuai amanat Program JKN. [nm/aje]
