JAKARTA - Kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, dengan tegas menolak syarat-syarat gencatan senjata yang didukung AS antara Israel dan Lebanon. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan bahwa negosiasi dengan Israel telah "sia-sia" dan "memalukan" bagi Lebanon, serta ditolak secara kategoris oleh "sebagian besar rakyat Lebanon".
Penolakan keras Hizbullah ini terjadi setelah Israel dan Lebanon mengumumkan pembaruan gencatan senjata mereka yang rapuh dengan pembentukan zona keamanan "percontohan" di dalam Lebanon, yang mana anggota Hizbullah akan dilarang masuk.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Rabu (3/6/2026) oleh Departemen Luar Negeri AS, ketiga negara tersebut mengatakan kesepakatan itu "bergantung pada penghentian total" tembakan oleh Hizbullah.
Namun, dalam tanggapannya pada Kamis (4/6/2026), pemimpin Hizbullah, Naim, mengatakan bahwa "gencatan senjata yang dimaksud", yang diartikan sebagai penghentian tembakan dan penarikan pasukan Hizbullah dari front selatan dengan Israel, sama dengan penyerahan diri dan akan memenuhi tujuan Israel.
Suasana serupa juga terasa di jalan-jalan pinggiran selatan Beirut — benteng Hizbullah yang juga dikenal sebagai Dahieh — dengan seorang pemilik toko yang menyatakan keraguan tentang kesepakatan tersebut.
"Anda tidak bisa mendapatkan gencatan senjata dari satu pihak saja, ini akan menjadi gencatan senjata dari semua pihak atau tidak ada gencatan senjata sama sekali," kata Sami, warga yang telah menjalankan bisnisnya di sana selama 25 tahun, kepada BBC.
Pada Kamis, militer Zionis kembali melancarkan serangan ke Lebanon meski gencatan senjata diumumkan telah berlaku.
“Jika ini seharusnya menjadi gencatan senjata, lalu apa artinya?,” ujarnya.
"Ini adalah penyerahan diri. Ini bukan perjanjian perdamaian. Ini adalah perjanjian penyerahan diri," tambah dia.
Kesepakatan antara Israel dan Lebanon, yang dicapai setelah putaran keempat pembicaraan yang dimediasi AS di Washington, bergantung pada "evakuasi semua anggota (Hizbullah)" dari area antara perbatasan Israel dan Sungai Litani, sekitar 30 km (19 mil) ke utara, yang saat ini diduduki oleh pasukan darat Israel.
Menurut kesepakatan tersebut, AS akan membantu memandu pembentukan "zona percontohan di mana Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil kendali eksklusif atas wilayah tersebut dengan mengesampingkan semua aktor nonnegara".
