jpnn.com - Kritik terhadap film Pesta Babi disampaikan alumnus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, Rico Marbun. Dia menilai pemutaran film dokumenter itu berpotensi digunakan sebagai instrumen untuk kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.
Hal itu disampaikan Rico setelah mencermati pola pemutaran film dokumenter itu menunjukkan gejala yang harus dicermati secara serius.
BACA JUGA: Menangis Setelah Tonton Film Pesta Babi, Megawati Kritik Praktik Alih Fungsi Hutan
Menurut Rico, lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik terhadap program pembangunan.
"Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia," kata Rico Marbun dalam keterangannya, Jumat (5/5/2026).
BACA JUGA: Klaim Investasi Rp 2.430 Triliun Hasil Diplomasi Prabowo Disemprot PDIP: Informasi Teddy Menyesatkan!
Dia mengatakan salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, serta mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Rico menilai berbagai aktivitas pendukung film sering kali mengangkat framing yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kolonial atau penjajah di Papua.
Framing semacam itu menurutnya bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda.
Rico menyebut narasi demikian setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan yang sama.
"Padahal, rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional," ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, menurutnya, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mendorong narasi yang berpotensi mengancam persatuan nasional.
"Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia," kata Rico Marbun.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
