Jakarta, tvOnenews.com — Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau melonjak 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan tajam tersebut terutama didorong oleh akselerasi belanja kementerian dan lembaga (K/L), termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengangkatan ratusan ribu aparatur sipil negara (ASN) baru.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, lonjakan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghindari penumpukan pengeluaran pada akhir tahun yang selama ini kerap menjadi sorotan.
“Kita ingin belanja merata sepanjang tahun tidak hanya di kuartal IV,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja K/L menjadi komponen dengan pertumbuhan paling tinggi. Hingga akhir Mei 2026, realisasinya mencapai Rp517,7 triliun atau melonjak 58,9 persen secara tahunan.
Percepatan belanja terjadi hampir di seluruh komponen pengeluaran pemerintah, mulai dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal hingga bantuan sosial. Namun, pendorong terbesar berasal dari belanja barang yang melonjak hingga 114,9 persen menjadi Rp209,3 triliun.
Lonjakan tersebut tidak lepas dari masifnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Dari total belanja barang yang telah direalisasikan, sekitar Rp86,6 triliun dialokasikan untuk mendukung penyaluran MBG kepada puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan MBG bukan hanya program sosial, melainkan juga telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menggerakkan belanja negara dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Selain MBG, kenaikan signifikan juga terlihat pada belanja pegawai. Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja pegawai mencapai Rp155,1 triliun atau naik 25,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Purbaya, peningkatan itu didorong oleh pengangkatan sekitar 355.000 ASN baru serta percepatan pembayaran tunjangan bagi pendidik non-PNS.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan belanja negara dapat langsung mengalir ke masyarakat sejak awal tahun, sehingga memberikan efek pengganda yang lebih cepat terhadap perekonomian.
