Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini masih cukup kuat di tengah meningkatnya tekanan dari berbagai faktor eksternal, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sektor jasa keuangan tetap berada dalam kondisi yang sehat dengan fungsi intermediasi yang masih berjalan secara optimal.
“Dengan kondisi tersebut, disertai dengan berbagai upaya perbaikan dan penguatan yang secara terus-menerus, stabilitas [ekonomi] dapat terjaga dan ruang pertumbuhan ke depan saya yakin masih akan tetap terbuka," ujarnya dalam konferensi pers bulanan OJK, dikutip Sabtu (6/6).
Menurut Friderica, tingkat eksposur perbankan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar juga masih terkendali. Hal tersebut tercermin dari posisi devisa neto perbankan yang masih berada jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan regulator sebesar 20 persen dari modal bank.
Pada sektor perbankan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) hingga April 2026 tercatat sebesar 23,97 persen. Level tersebut dinilai masih sangat kuat karena berada jauh di atas ketentuan minimum, sehingga memberikan bantalan yang cukup untuk menghadapi berbagai potensi risiko.
Kendati demikian, OJK akan tetap mencermati sejumlah risiko yang berpotensi muncul, seperti meningkatnya beban kewajiban valas korporasi serta tekanan terhadap sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Friderica mengatakan OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Defisit APBN 0,70 Persen dari PDB
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mencatat APBN hingga Mei 2026 defisit senilai Rp 180,4 triliun. Realisasi ini setara dengan 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit APBN sampai Mei tercatat sebesar Rp 180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap PDB,” ungkapnya saat konferensi pers APBN KiTA di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (6/6).
Tercatat, pendapatan negara sampai Mei 2026 mencapai Rp 1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.365 triliun atau tumbuh 34,4 persen yoy. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp 58,6 triliun atau tumbuh 69,5 persen yoy.
