Jakarta, VIVA – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menjadi sorotan berbagai pihak. Di tengah proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perhatian kini tertuju pada sosok yang dinilai layak mengisi posisi strategis tersebut.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa pengganti Silmy Karim harus merupakan figur yang memiliki kapasitas, kompetensi, serta integritas tinggi agar kasus serupa tidak kembali terjadi di lingkungan keimigrasian.
Menurut Andreas, posisi pimpinan di sektor imigrasi tidak bisa diisi sembarang orang mengingat lembaga tersebut memiliki peran vital sebagai pintu gerbang keluar-masuk warga negara asing ke Indonesia.
"Imigrasi sebagai pintu gerbang masuk dan keluar orang asing, harus diisi oleh SDM yang mempunyai kapasitas dan kompetensi di bidang keimigrasian baik di level pimpinan maupun pelaksana," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026.
DPR Tekankan Integritas Jadi Syarat UtamaSelain kemampuan teknis dan pengalaman di bidang keimigrasian, Andreas menilai aspek integritas menjadi faktor paling penting dalam menentukan pengganti Silmy Karim.
Ia menegaskan bahwa pejabat yang akan memimpin institusi imigrasi harus memiliki dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat maupun dunia internasional.
"Serta yang lebih penting lagi adalah individu yang berintegritas dan dedikasi tinggi dalam hal pelayanan publik baik dalam maupun luar negeri," ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Komisi XIII Akan Evaluasi Sistem Pengawasan ImigrasiTak hanya menyoroti figur pengganti Silmy Karim, Komisi XIII DPR juga menilai kasus yang terungkap menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal.
Andreas mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan terkait mekanisme audit, sistem pengawasan elektronik, hingga tata cara pelaporan pelanggaran yang selama ini diterapkan di lingkungan imigrasi.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi penyimpangan yang sebenarnya telah terdeteksi lebih awal namun tidak ditindaklanjuti secara serius.
