Jakarta: Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai Rp203,7 triliun untuk belanja kompensasi dan subsidi per 31 Mei 2026, setara 45,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, dilansir dari Antara, Sabtu, 5 Juni 2026.
Dari jumlah tersebut, belanja subsidi tercatat sebesar Rp94,8 triliun, sementara kompensasi mencapai Rp108,9 triliun.
Baca Juga :
Purbaya Tegaskan Data Ekonomi RI Bagus, Ini Buktinya(Ilustrasi. Foto: Dok MI) Perubahan pola pembayaran kompensasi Purbaya menjelaskan pemerintah telah mengubah pola pembayaran kompensasi pada 2026. Jika sebelumnya pembayaran kompensasi dilakukan pada akhir tahun, saat ini sebanyak 70 persen kompensasi dibayarkan setiap bulan.
Sementara itu, sisa 30 persen akan dihitung dan dibayarkan setelah evaluasi pada September.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga arus kas perusahaan, seperti PT Pertamina (Persero), agar tetap memadai.
“Ini juga dilakukan atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, pemerintah terus menjaga kesediaan barang dengan harga bersubsidi,” tambahnya.
Hingga Mei 2026, pemerintah menjaga ketersediaan barang dengan harga bersubsidi yang rinciannya yaitu untuk BBM subsidi mencapai 6.310 ribu kiloliter (tumbuh 8,6 persen) dan LPG 3 kilogram sebanyak 2.858,3 juta kilogram (tumbuh 2,7 persen).
Kemudian, untuk listrik bersubsidi yang menjangkau 43 juta pelanggan (tumbuh 2,1 persen), pupuk bersubsidi sebanyak 3,7 juta ton (tumbuh 20,7 persen), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 1,93 juta debitur (0,52 persen).
Adapun belanja pemerintah pusat tumbuh pesat dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.
Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).
