Mensesneg: Koordinasi Erat Dibutuhkan Jaga Perekonomian Indonesia

Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan koordinasi seluruh pihak sangat dibutuhkan saat ini. Sehingga, terbangun kerja sama seluruh pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan baik.

"?Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi, menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan," kata Pras dikutip dari Breaking News Metro TV, Sabtu, 6 Juni 2026.

Hal itu disampaikan Pras usai pertemuan antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, penguatan koordinasi antara berbagai pihak sangat dibutuhkan. Sehingga, kebijakan yang diambil tepat merespons berbagai situasi yang terjadi.

"Dalam situasi hari ini menuntut kerja sama di antara kita semua bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya," ungkap Pras.

Eks anggota DPR itu menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat. Hal itu disampaikan Pras mengutip pernyataan Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kemarin dilaporkan dari angka-angka, indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat," ujar Pras.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menggelar pertemuan dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal. Foto: Metro TV.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menggelar pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi.

"Pada hari ini kami, Gubernur Bank Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari pejabat otoritas moneter, maupun kebijakan fiskal, serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," kata Dasco dikutip dari Breaking News Metro TV, Sabtu, 6 Juni 2026.