Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi antara otoritas ekonomi pemerintah terus dilakukan secara intensif untuk merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang masih bertahan di atas level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
“Kita rapatnya intens, pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens,” kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (6/6).
Hal ini disampaikan saat publik mempertanyakan komunikasi pemerintah dalam menghadapi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan semakin anjlok. Berdasarkan data Bloomberg per Jumat (5/6) yang dikutip Sabtu (6/6), kurs USD/IDR berada di level Rp 18.036 per dolar AS.
Dia menilai koordinasi yang dilakukan tidak bisa langsung diukur dari pergerakan nilai tukar dalam jangka pendek. Menurutnya, pelemahan maupun penguatan rupiah dipengaruhi banyak faktor yang tak bisa diselesaikan hanya melalui satu kebijakan.
“Ya, kan, ya, bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi, kan, enggak begitu juga,” ujarnya.
Prasetyo menjelaskan tekanan terhadap rupiah berasal dari berbagai variabel, termasuk kondisi fundamental ekonomi nasional dan ketergantungan terhadap impor.
“Ini, kan, semua bagian dari upaya, upaya dengan naiknya nilai tukar rupiah itu, kan, tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor,” katanya.
“Faktor variabelnya juga banyak. Maksudnya yang tadi saya sampaikan tadi itu juga bagian dari yang mempengaruhi juga. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita,” lanjut dia.
Menurut Prasetyo, sejumlah sektor yang masih bergantung pada impor turut memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar. Karena itu, penguatan rupiah memerlukan kerja sama lintas otoritas dan kebijakan.
“Ada beberapa yang masih ketergantungan impor, itu juga akan mempengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu. Nah, sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama,” imbuh Prasetyo.
