jpnn.com - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengungkap kejadian penguntitan terhadap dirinya yang menunjukkan pola intimidasi terstruktur dan berpotensi melibatkan aktor-aktor dengan kapasitas operasional tinggi.
Menurut aktivis Nahdlatul Ulama (NU) itu, peristiwa tersebut bukan hanya menyasar individu, tetapi juga menjadi indikasi kuat adanya ancaman terhadap kebebasan sipil, ruang aman warga negara, serta praktik demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA: Tim Perlindungan Masyarakat Sipil: Hentikan Teror Terhadap Mahasiswa hingga Aktivis
Islah menyebut dirinya mengalami pengawasan intensif oleh sejumlah orang tak dikenal sejak beberapa pekan terakhir di Jakarta. Aktivitas mencurigakan tersebut diketahui melalui laporan warga sekitar serta rekaman CCTV yang menunjukkan adanya orang asing yang memantau kediamannya secara bergantian.
"Sepulang dari acara peringatan 28 tahun Reformasi di Universitas Islam Indonesia di Jogja, kampung saya itu sudah diserbu oleh yang saya duga tentara," ungkap Islah Bahrawi, dalam konferensi pers di kantor YLBHI Jakarta, Jumat (5/6/2026).
BACA JUGA: Rumah Silmy Karim Diobok-obok KPK, Mobil Mewah hingga Perhiasan Disita
Dia menjelaskan bahwa para pelaku terdiri dari sekitar sembilan orang yang menggunakan kendaraan berbeda dengan pelat nomor palsu dan beroperasi secara bergantian.
"Mereka itu terdiri dari kurang lebih sekitar sembilan orang yang bergantian dengan kendaraan berbeda-beda dan semua pelat nomornya palsu. Saya pastikan palsu," ucapnya.
BACA JUGA: KPK: Jatah Silmy Karim Sekitar Rp 100 Juta per Minggu, Dibagikan Tiap Jumat
Pengumpulan informasi terkait keluarga Islah dilakukan secara sistematis dan menyasar kehidupan pribadi keluarga, termasuk data mengenai anak, pekerjaan, hingga aktivitas sehari-hari di rumah.
"Mereka bertanya-tanya tentang anak saya, berapa orang di rumah, jadwal kerja, bahkan aktivitas pembantu. Ini bukan sekadar melihat-lihat, tetapi upaya serius untuk memetakan kehidupan pribadi kami," ungkapnya.
Penguntitan tidak hanya terjadi di sekitar rumah, tetapi juga berlangsung di ruang publik ketika dia beraktivitas bersama keluarga.
"Dari berangkat ke bandara sampai saya kembali ke rumah, mereka terus mengikuti. Bahkan, ketika saya berhenti di suatu tempat, mereka juga ikut berhenti," tuturnya.
Islah juga mengidentifikasi adanya pola operasi yang terorganisir dan tidak bersifat acak. Dia menyebut para penguntit punya titik kumpul yang sama dan saling berbagi informasi. "Ini bukan tindakan individu biasa," katanya.
Dia juga juga menemukan indikasi penggunaan sistem digital yang sama dalam operasi tersebut.
"Ini adalah sistem pelaporan dan pemunculan target dengan aplikasi yang sama. Artinya ada koordinasi yang terstruktur," ujarnya.
Islah menyimpulkan adanya kemungkinan keterlibatan tim yang bekerja dalam satu kendali.
"Kemungkinan besar ini tim intelijen terorganisir, lintas instansi tetapi dikendalikan oleh satu komando," ujar Islah Bahrawi.
Dia mengaku menyatakan sedang melakukan pengamatan balik terhadap para pelaku. "Kami juga sedang mengintai para pengintai ini. Kami sedang menginteli intel," tambahnya.
Situasi tersebut telah berdampak langsung terhadap keselamatan keluarganya, sehingga dia terpaksa mengambil langkah darurat.
"Saya kemudian harus mengungsi bersama keluarga, dan rumah saya tinggalkan kosong dengan penjagaan warga," kata dia.
Merespons adanya penguntitan terhadap Islah, Ketua Centra Initiative Al Araf menegaskan bahwa tindakan itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi.
"Tindakan penguntitan terhadap Islah Bahrawi adalah bentuk intimidasi serius yang tidak bisa ditoleransi dalam negara demokratis. Ini merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan sipil dan rasa aman warga negara," ujarnya.
Menurut Al Araf, jika terdapat indikasi keterlibatan aparatur negara, maka situasi ini harus dilihat sebagai penyalahgunaan kekuasaan.
"Jika praktik ini melibatkan aparatur atau pola operasi intelijen, maka ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius dan harus diusut secara transparan dan akuntabel," katanya.
Al Araf juga memperingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik ini dapat membuka ruang kemunduran demokrasi.
"Negara tidak boleh membiarkan praktik pemantauan ilegal terhadap warga sipil, karena hal ini membuka jalan bagi kembalinya pola otoritarianisme," ucapnya.
Dia menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya perlindungan terhadap kebebasan individu.
"Demokrasi hanya dapat berjalan jika warga merasa aman dan bebas dari intimidasi. Ketika warga sipil menjadi target pengawasan tanpa dasar hukum, maka demokrasi sedang mengalami kemunduran," tuturnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
