Indonesia hari ini sedang menghadapi kenyataan ekologis yang semakin mengkhawatirkan. Krisis iklim bukan lagi sekadar prediksi ilmuwan tentang masa depan, melainkan juga telah hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Musim semakin sulit diprediksi, kekeringan meluas di berbagai daerah, serta badai dan longsor semakin sering terjadi dari tahun ke tahun.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa lebih dari 52 ribu sekolah berada di wilayah rawan gempa dan lebih dari 54 ribu sekolah berada di kawasan rawan banjir. Dalam satu dekade terakhir, sebagian besar bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi yang berkaitan erat dengan perubahan iklim.
Ketika puluhan ribu sekolah berdiri di kawasan rentan bencana, perubahan iklim bukan lagi sekadar materi pelajaran yang cukup dikenal dari buku teks. Bencana ekologi menjadi ancaman nyata yang mengetuk ruang-ruang kelas kita.
Krisis iklim hari ini bukan lagi sekadar prediksi ilmuwan tentang masa depan. Ia sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Banjir, longsor, gelombang panas, kekeringan, dan cuaca yang semakin tidak menentu kini menjadi pengalaman yang akrab bagi banyak warga.
Sekolah Tidak Bisa Lagi Sekadar Mengejar NilaiDalam situasi seperti ini, dunia pendidikan tidak bisa lagi hanya menjadi penonton pasif atau sekadar tempat mengejar nilai akademik. Sekolah harus bergerak menjadi ruang pembangunan resiliensi masyarakat.
Dalam Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek menetapkan perubahan iklim sebagai salah satu isu prioritas pendidikan, bersama kesehatan dan literasi finansial. Literasi iklim tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Melalui pendekatan holistik dan interdisipliner, peserta didik diajak memahami hubungan antara lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan manusia. Dengan cara ini, pendidikan perubahan iklim diharapkan mampu membangun kepedulian, kepekaan, dan perilaku berkelanjutan sejak dini.
Ekonom pembangunan, Jeffrey Sachs, dalam The Age of Sustainable Development menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memadukan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan secara bersamaan.
Pendidikan perubahan iklim dapat menjadi jembatan penting untuk menghubungkan ketiganya. Pendidikan tidak hanya membantu murid memahami krisis lingkungan, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi perubahan zaman.
Menjaga Nyala HarapanNamun, transformasi ini tidak akan bermakna apabila pendidikan iklim hanya dipahami sebagai tambahan materi pelajaran. Tantangan terbesar generasi muda hari ini bukan sekadar kurangnya informasi, melainkan juga munculnya eco-anxiety atau kecemasan iklim. Banyak anak muda memahami ancaman kerusakan lingkungan, tetapi merasa tidak memiliki kuasa untuk mengubah keadaan.
Pendidikan yang hanya dijejali narasi ancaman dan bencana—tanpa menyediakan ruang aksi yang konkret—justru akan melahirkan keputusasaan. Oleh karena itu, sekolah harus bertindak sebagai penawar kecemasan tersebut. Sekolah perlu hadir sebagai ruang yang menumbuhkan harapan dan keberanian bertindak.
Albert Bandura mengingatkan bahwa keyakinan kolektif untuk melakukan perubahan sosial menentukan apakah suatu komunitas akan bangkit memperbaiki keadaan atau justru menyerah pada apatisme.
Melalui social cognitive theory, Bandura menawarkan self-efficacy, yakni keyakinan bahwa tindakan seseorang, sekecil apa pun, dapat menghasilkan perubahan.
Murid perlu dilibatkan dalam pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, misalnya melakukan audit energi sederhana di sekolah, mengelola sampah berbasis ekonomi sirkular, simulasi kesiapsiagaan bencana, hingga menanam vegetasi lokal melalui projek gaya hidup berkelanjutan.
Pengalaman seperti ini penting karena kesadaran lingkungan tidak tumbuh hanya melalui ceramah yang membosankan dan sering kali hanya bermuara pada compliance.
Perubahan Tidak Akan Lahir dari CeramahBandura juga menjelaskan konsep reciprocal determinism, yaitu hubungan timbal balik antara individu, perilaku, dan lingkungan sosial. Murid yang aktif dalam program lingkungan akan ikut membentuk budaya sekolahnya. Sebaliknya, lingkungan sekolah yang responsif terhadap isu iklim akan memperkuat kesadaran dan perilaku murid secara terus-menerus.
Karena itu, pendidikan perubahan iklim membutuhkan pendekatan menyeluruh atau whole school approach.
Sekolah perlu berani membangun kebiasaan baru: mengurangi plastik sekali pakai, menghemat energi, menyediakan ruang hijau, hingga mendorong perilaku ramah lingkungan melalui kebijakan sekolah yang konsisten.
Melampaui Pagar SekolahYang tidak kalah penting, perubahan ini tidak boleh berhenti di pagar sekolah. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, sekolah perlu berfungsi sebagai pusat literasi iklim bagi masyarakat sekitar. Di sinilah konsep Tripusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan.
Sekolah perlu membuka diri untuk berkolaborasi dengan Program Kampung Iklim (ProKlim), komunitas lokal, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Ketika murid belajar konservasi air di sekolah lalu mempraktikkannya bersama warga di lingkungan rumahnya, batas antara teori dan praktik menjadi semakin dekat.
Sejalan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, Arjen Wals—seorang profesor Komunikasi Transformative dan Sustainable Learning di Wageningen University Belanda—mengatakan,
Masyarakat bukan lagi hanya menjadi objek sosialisasi lingkungan, melainkan juga bagian dari proses pembelajaran itu sendiri.
Pendidikan untuk Menyelamatkan Masa DepanMelalui laporan Reimagining our futures together, UNESCO menyerukan pentingnya “Kontrak Sosial Baru untuk Pendidikan”. Pendidikan abad ke-21 tidak cukup hanya menyiapkan manusia untuk bersaing di dunia kerja, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama terhadap bumi.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan UNESCO, Stefania Giannini, pernah menyampaikan bahwa pendidikan tidak boleh sekadar melatih manusia untuk beradaptasi dengan dunia yang rusak, tetapi juga harus memberdayakan mereka untuk mengubahnya secara kolektif.
Pada akhirnya, krisis iklim menuntut kita untuk mengubah cara pandang terhadap fungsi sekolah. Sekolah bukan lagi sekadar tempat mengejar angka di rapor, melainkan juga ruang untuk membangun resiliensi, merawat solidaritas, dan melatih kemampuan bertahan dalam menghadapi ketidakpastian zaman.
Di tengah ancaman lingkungan yang semakin nyata, pertanyaannya bukan lagi "Apakah sekolah perlu mengajarkan perubahan iklim?" melainkan "Apakah kita sungguh siap menjadikan pendidikan sebagai jalan bersama untuk menjaga masa depan manusia dan bumi?"
