Ketika tim nasional Irak lolos ke Piala Dunia pada akhir Maret, Abdulla Adnan membeli tiket pertandingan tim negaranya tersebut melawan Norwegia dan Prancis, yang akan dimainkan di Boston dan Philadelphia, Amerika Serikat, bulan ini.
"Pergi ke pertandingan, ke stadion, ke tengah kerumunan, bersorak, dan melihat tim saya — itu sangat berharga bagi saya," katanya.
"Itu adalah perasaan yang tidak dapat dibandingkan dengan perasaan lainnya."
Ini baru kedua kalinya Irak lolos ke Piala Dunia—yang pertama pada 1986. Namun mendapatkan visa AS terbukti sulit. Dan Adnan tidak sendirian.
Para calon penonton yang berasal lebih dari 25% negara yang berpartisipasi di Piala Dunia 2026 menghadapi larangan perjalanan atau hambatan signifikan untuk memperoleh visa, berdasarkan analisis data perjalanan oleh BBC World Service.
Irak memang tidak termasuk dalam daftar larangan perjalanan Trump. Namun, dalam kasus Adnan, hambatan yang dihadapi justru tidak terduga.
Setelah perang AS‑Israel dengan Iran berlangsung, AS menangguhkan layanan konsuler rutin di Irak karena kekhawatiran keamanan di kawasan tersebut. Ini berarti Adnan, beserta pendukung timnas Irak lainnya, tidak dapat memperoleh visa ke AS.
Karena itu Adnan memutuskan untuk pergi ke negara tetangga Yordania untuk mencoba mendapatkan visa di kedutaan besar AS di sana. Tetapi ketika dia datang ke janji temu, staf mengatakan bahwa kedutaan tersebut tidak dapat memberinya visa karena ia bukan warga negara Yordania.
Tiket pertandingan dan perjalanan ke Yordania menghabiskan sekitar US$1.800.
Adnan mempertimbangkan untuk mencoba datang ke Kedutaan AS di Turki, tetapi karena tidak ada jaminan keberhasilan dan prosesnya bisa memakan waktu hingga dua minggu, dia akhirnya menyerah karena tidak dapat meninggalkan rumah terlalu lama.
Sejumlah calon penonton dari wilayah lain mengatakan kepada BBC World Service bahwa kebijakan AS menyebabkan kemarahan dan kekecewaan.
Salah satunya adalah tindakan Presiden Donald Trump yang memberlakukan larangan dan pembatasan visa lebih ketat bagi negara tertentu, termasuk empat peserta Piala Dunia—Haiti, Iran, Senegal, dan Pantai Gading.
Ini berarti warga keempat negara tersebut tidak dapat memperoleh jenis visa kunjungan yang direkomendasikan oleh otoritas AS bagi calon penonton Piala Dunia 2026.
Julien Kouadio Adonis dari asosiasi pendukung timnas Pantai Gading juga mengkritik hal ini.
"Ini adalah bentuk segregasi yang tidak berani disebutkan namanya, tetapi buktinya ada. Tidak ada negara Eropa yang menghadapi pembatasan seperti ini. Mengapa Afrika?" kata Adonis.
Asosiasinya biasanya mengirim kelompok pendukung timnas Pantai Gading ke Piala Dunia. Namun, pada Piala Dunia 2026, dia memutuskan untuk tidak mencoba pergi ke AS karena peraturan tersebut.
Meski dia merasa lega dapat menghindari harga tiket yang "sangat mahal" yang menurutnya berkisar antara US$300 hingga US$5.000, Adonis percaya bahwa negara yang tidak ingin menyambut pendukung dari tim peserta tidak seharusnya menjadi tuan rumah Piala Dunia.
"Sepak bola adalah tontonan dan tontonan membutuhkan penonton," katanya, seraya menambahkan bahwa AS telah "melenceng".
Sebanyak 42 negara yang lebih makmur mendapat manfaat dari program bebas visa. Permohonannya diajukan secara daring melalui Sistem Elektronik Otorisasi Perjalanan (Esta) AS. Biayanya sekitar US$40.
Tidak ada negara Afrika dalam daftar ini.
Orang yang memerlukan visa harus membayar US$185, menghadiri wawancara langsung, serta menunjukkan niat untuk meninggalkan AS setelah perjalanan dan/atau kemampuan membiayai seluruh kunjungan.
Namun pada Mei, AS mengumumkan akan menghapus persyaratan deposit hingga US$15.000 bagi warga dari negara peserta Piala Dunia, yaitu Aljazair, Tanjung Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia, selama mereka memiliki tiket Piala Dunia yang sah.
Pendukung dari Senegal dan Pantai Gading harus memperoleh visa sebelum Desember.
Penggemar timnas Senegal, Aliou Ngom, telah menghadiri dua Piala Dunia terakhir di Qatar dan Rusia. Baginya, salah satu sorotan turnamen adalah melihat "budaya-budaya yang berkumpul dari seluruh dunia".
Beberapa pemain tim basket putri Senegal ditolak visanya ke AS tahun lalu. Seperti Adonis, Ngom merasa tidak ada gunanya mengajukan visa sebagai penonton.
Analisis BBC terhadap data Departemen Luar Negeri AS menemukan bahwa tingkat penolakan visa bagi warga dari 11 dari 48 negara yang lolos ke Piala Dunia lebih dari 40%.
Ini mencakup semua jenis pemohon, bukan hanya penggemar Piala Dunia.
Sebagai perbandingan, rata-rata tingkat penolakan untuk visa bisnis B1 dan wisata B2—jenis yang direkomendasikan untuk penggemar—dari semua negara adalah 34%.
Dengan tingkat penolakan yang tinggi, sulit bagi penggemar dari negara-negara ini untuk memutuskan apakah akan mengambil risiko mengeluarkan banyak uang untuk tiket sebelum mengajukan visa.
Jika mereka membeli tiket langsung dari Fifa, mereka dapat menjual kembali tiket tersebut melalui situs Fifa dengan biaya dan menggunakan sistem Fifa Pass untuk mempercepat proses pengajuan visa.
"Fifa Pass adalah langkah positif karena berupaya memprioritaskan pemegang tiket untuk wawancara visa," kata Celine Atallah, yang mengelola firma hukum imigrasi di dekat Boston, Massachusetts.
Namun ia menambahkan bahwa meskipun prosesnya lebih cepat, hal itu tidak meningkatkan kemungkinan visa disetujui.
"Sistem visa adalah penjaga gerbang tak terlihat Piala Dunia," kata Atallah.
Bahkan dengan visa, siapa pun yang bepergian ke AS tidak dijamin dapat masuk, karena petugas perbatasan masih dapat menolak mereka.
Abu Kass adalah kepala asosiasi penggemar sepak bola Yordania, negara yang mengalami 57% penolakan permohonan visa AS hingga September 2025.
"Mereka telah menolak orang selama tiga hingga empat bulan terakhir," katanya.
Dia mengaku tidak mengetahui satu pun pendukung yang berhasil mendapatkan visa.
Asosiasi pendukung Yordania di AS mengatakan kepada BBC bahwa mereka hanya mengetahui satu penggemar Yordania yang memperoleh visa.
Kass mengatakan bahwa ia membawa lebih dari 42 dokumen ke wawancara visa di ibu kota Yordania, Amman, tetapi permohonannya ditolak.
AS tidak memberikan alasan ketika menolak visa.
"Piala Dunia ini bukan milik kami," kata Kass.
Otoritas AS mengatakan sistem imigrasi mereka harus ketat dan teliti karena tantangan dalam mengelola arus besar orang yang melintasi perbatasan negara.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan terdapat lebih dari 538.000 "kasus overstay" oleh orang dengan visa sementara antara Oktober 2023 dan September 2024.
Pew Research Center memperkirakan bahwa pada 2023, sebelum pengetatan oleh Presiden Trump terhadap migran tanpa dokumen, terdapat 14 juta imigran yang tinggal secara ilegal di AS.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah "siap menyambut pengunjung dari seluruh dunia untuk Piala Dunia Fifa terbesar dan terbaik dalam sejarah" dan bahwa "sebagian besar penggemar luar negeri tidak perlu menggunakan Fifa Pass karena mereka adalah warga Kanada atau salah satu dari 42 negara yang memenuhi syarat perjalanan bebas visa" atau sudah memiliki visa.
Disebutkan bahwa dalam setiap kasus, "kami akan mengambil waktu yang diperlukan untuk memastikan pemohon tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan keamanan Amerika Serikat" dan bahwa "kami menilai setiap permohonan visa secara individual setelah peninjauan ketat dan pemeriksaan menyeluruh untuk menentukan apakah individu tersebut memenuhi syarat menurut hukum AS".
Negara tuan rumah empat Piala Dunia terakhir telah menyiapkan sistem visa khusus untuk penggemar, meskipun persetujuan dokumen perjalanan tetap tidak dijamin.
Pada 2022, otoritas Qatar meluncurkan kartu Hayya yang berfungsi sebagai dokumen identifikasi penggemar wajib sekaligus visa masuk selama turnamen. Semua permohonan dilakukan secara online.
Meskipun banyak penggemar menganggap sistem ini nyaman, sejumlah kecil mengatakan mereka mengalami gangguan teknis dan beberapa penggemar Yaman kartunya dibatalkan tanpa peringatan, menurut Middle East Eye.
Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, sistem serupa diterapkan.
Pendukung yang memiliki tiket dan mendaftar skema Fan ID menerima dokumen identitas yang memungkinkan mereka masuk ke negara tersebut tanpa visa.
Ini tidak memerlukan permohonan langsung.
Pada turnamen Brasil 2014 dan Afrika Selatan 2010, kategori visa khusus juga diperkenalkan untuk mempermudah proses bagi penggemar.
Meskipun Kanada dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama turnamen ini, 78 dari 104 pertandingan, termasuk partai final, akan dimainkan di kota-kota di seluruh AS.
Sistem imigrasi dan visa Kanada dan Meksiko berbeda dengan AS.
Keduanya tidak memberlakukan larangan perjalanan untuk negara tertentu, meskipun Kanada, seperti AS, baru-baru ini memberlakukan pembatasan masuk pada negara yang terdampak wabah Ebola di Afrika, termasuk Republik Demokratik Kongo yang lolos Piala Dunia.
Kanada mewajibkan pengajuan data biometrik untuk permohonan visa, dan ada dua negara peserta Piala Dunia—Iran dan Tanjung Verde—yang tidak memiliki fasilitas pemindaian biometrik.
Kanada tidak merinci tingkat penolakan visa berdasarkan jenis visa atau negara, tetapi tingkat keseluruhannya untuk 2025 adalah 54%.
Meksiko tidak mempublikasikan data penolakan visa dan mewajibkan pemohon datang langsung ke kedutaan atau konsulat.
Dari negara yang lolos Piala Dunia, terdapat delapan negara—Tanjung Verde, Republik Demokratik Kongo, Pantai Gading, Senegal, Uzbekistan, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, dan Irak—yang tidak ada perwakilan diplomatik Meksiko bagi warga untuk mengajukan permohonan.
