Jakarta, VIVA – Program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dinilai tidak akan memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai respons atas anggapan bahwa kedua program populis itu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menegaskan, mengatakan kedua program itu dirancang dengan skema yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi maupun kebutuhan anggaran negara.
"Nggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," ujar Purbaya pada Sabtu, 6 Juni 2026.
Menurut dia, lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global tidak mempermasalahkan keberadaan program-program prioritas pemerintah dari sisi kesehatan fiskal.
Kekhawatiran yang muncul justru lebih banyak terkait persepsi dan sentimen yang berkembang di pasar.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau fondasinya, enggak ada masalah," jelasnya.
Ia menambahkan pemerintah tetap memiliki ruang untuk menjaga defisit anggaran pada level yang aman meskipun berbagai program prioritas terus dijalankan secara bersamaan.
"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen. Dan kalau kepepet misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," kata Purbaya.
Sentimen Negatif Bikin Rupiah dan IHSG Ambrol
Purbaya menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih banyak dipengaruhi sentimen negatif terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, persepsi itu tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih solid.
Ia menegaskan kondisi ekonomi nasional hingga saat ini tetap terjaga. Hal itu tercermin dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kuat serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah yang masih menunjukkan tren pertumbuhan positif.
"Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus," kata Purbaya, Sabtu (6/6/2026).
