Istanbul (ANTARA) - Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, pada Sabtu diperiksa penyidik atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi hak-hak pihak lain terkait pesan-pesan yang membenarkan upayanya memberlakukan darurat militer yang gagal pada 2024.
Yoon, yang saat ini ditahan di Pusat Penahanan Seoul, tiba di kantor penasihat khusus di Gwacheon, tepat di selatan Seoul. Ini merupakan pertama kalinya ia diperiksa oleh tim penasihat khusus sejak tim tersebut dibentuk pada 25 Februari.
Ia diduga mengarahkan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Keamanan Nasional (NSO) untuk mengirimkan pesan kepada negara-negara sekutu, termasuk Amerika Serikat, yang menggambarkan deklarasi darurat militernya sebagai tindakan yang sah.
Pesan-pesan tersebut dilaporkan menyatakan bahwa langkah itu sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi demokrasi dan menghadapi kekuatan yang pro-Korea Utara.
NSO diyakini telah menyampaikan pesan Yoon kepada Badan Intelijen Nasional sehari setelah deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disampaikan kepada seorang pejabat CIA.
Penyelidikan yang masih berlangsung saat ini disebut berfokus pada motif Yoon di balik pengiriman pesan tersebut serta kondisi yang melatarbelakangi pengirimannya.
Yoon dicopot dari jabatannya tahun lalu setelah dinyatakan bersalah atas pemberlakuan darurat militer.
Sejumlah perkara telah diajukan terhadapnya, dan saat ini ia sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup terkait putusan kasus darurat militer tersebut.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Pengadilan Korsel perberat hukuman eks Presiden Yoon
Baca juga: Eks Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman penjara seumur hidup
Yoon, yang saat ini ditahan di Pusat Penahanan Seoul, tiba di kantor penasihat khusus di Gwacheon, tepat di selatan Seoul. Ini merupakan pertama kalinya ia diperiksa oleh tim penasihat khusus sejak tim tersebut dibentuk pada 25 Februari.
Ia diduga mengarahkan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Keamanan Nasional (NSO) untuk mengirimkan pesan kepada negara-negara sekutu, termasuk Amerika Serikat, yang menggambarkan deklarasi darurat militernya sebagai tindakan yang sah.
Pesan-pesan tersebut dilaporkan menyatakan bahwa langkah itu sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi demokrasi dan menghadapi kekuatan yang pro-Korea Utara.
NSO diyakini telah menyampaikan pesan Yoon kepada Badan Intelijen Nasional sehari setelah deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disampaikan kepada seorang pejabat CIA.
Penyelidikan yang masih berlangsung saat ini disebut berfokus pada motif Yoon di balik pengiriman pesan tersebut serta kondisi yang melatarbelakangi pengirimannya.
Yoon dicopot dari jabatannya tahun lalu setelah dinyatakan bersalah atas pemberlakuan darurat militer.
Sejumlah perkara telah diajukan terhadapnya, dan saat ini ia sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup terkait putusan kasus darurat militer tersebut.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Pengadilan Korsel perberat hukuman eks Presiden Yoon
Baca juga: Eks Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman penjara seumur hidup
