Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat tata kelola Program Cetak Sawah di wilayah Kalimantan melalui workshop penyusunan rencana kerja dan rapat koordinasi persiapan konstruksi guna memastikan perluasan areal tanam berjalan efektif serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Kegiatan yang diikuti 112 peserta dari seluruh wilayah Kalimantan tersebut melibatkan pengawas lapangan, konsultan perencana, penyedia jasa konstruksi, dan pelaksana kegiatan cetak sawah di berbagai daerah.
Penyamaan Persepsi dan Penguatan Tata KelolaDirektur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam program cetak sawah.
“Penyamaan persepsi diperlukan agar seluruh pelaksana memiliki pola pikir dan pemahaman yang sama dalam menjalankan program cetak sawah, mengingat kegiatan tersebut telah dilaksanakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir dan masih memerlukan berbagai penyempurnaan dari sisi tata kelola,” ungkapnya.
Menurut Hermanto, pemerintah telah memperoleh berbagai catatan penting dari pelaksanaan program cetak sawah pada tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait titik-titik kritis yang berpotensi menghambat pekerjaan.
Titik-titik kritis tersebut perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan agar pekerjaan berjalan sesuai target.
Hermanto menegaskan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi harus mengacu pada dokumen Survey Investigation Design (SID) yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
“Seluruh pekerjaan konstruksi harus mengacu pada dokumen Survey Investigation Design (SID) yang telah disusun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak diperkenankan adanya pekerjaan di luar perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut,” tegasnya.
Kementan juga menekankan pentingnya konsistensi antara dokumen penawaran melalui sistem e-Katalog dengan kondisi pelaksanaan di lapangan untuk menjaga kualitas pekerjaan, termasuk ketersediaan alat berat dan sumber daya pendukung lainnya selama proses konstruksi.
Pendekatan Klaster dan Target Perluasan SawahHermanto menjelaskan program cetak sawah tidak hanya sebatas pembukaan lahan atau land clearing, melainkan mencakup seluruh tahapan konstruksi hingga lahan siap ditanami petani.
Tahapan tersebut meliputi perataan lahan, pekerjaan tanah, pembangunan sarana pendukung, pengolahan lahan, serta persiapan akhir hingga lahan siap ditanami.
Pemerintah menerapkan pendekatan berbasis klaster dalam pelaksanaan program sehingga setiap tahapan pekerjaan harus diselesaikan secara menyeluruh pada satu lokasi sebelum berpindah ke lokasi lainnya.
Pendekatan ini dilakukan agar lahan yang telah selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan, tidak kembali ditumbuhi semak atau gulma, serta memberikan manfaat bagi sektor pertanian dalam waktu lebih cepat.
Keberhasilan program cetak sawah juga membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk pemerintah kabupaten, TNI, dinas teknis terkait, pengawas lapangan, dan penyedia jasa konstruksi.
“Kita harus memastikan pelaksanaan pekerjaan cetak sawah berjalan lancar, berkualitas, fungsional dan sukses sehingga lahan yang dibangun benar-benar dapat ditanami dan berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional,” ujar Hermanto.
Program strategis nasional melalui Cetak Sawah Rakyat (CSR) ini menargetkan pembangunan sawah baru seluas 400.000 hingga 480.000 hektare dengan dukungan anggaran sebesar Rp10 triliun dan pengawalan melalui sinergi bersama TNI AD.
Target perluasan lahan tersebut diarahkan untuk mempercepat swasembada pangan nasional, mengompensasi berkurangnya lahan produktif akibat alih fungsi lahan, membuka sentra pertanian baru di luar Pulau Jawa, serta meningkatkan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.
