Kepala BGN Janji Efisiensi, Celios: Skema MBG Perlu Diubah, Fokus ke Individu dan Daerah Kurang Gizi

Petugas menyiapkan telur rebus untuk paket Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadhan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pontianak Selatan di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/2/2026). (Sumber: Jessica Wuysang/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom Celios, Nailul Huda, menilai langkah efisiensi yang dijanjikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang belum cukup untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis. Nailul menilai pemerintah perlu mengubah skema dan sasaran program MBG.

Nailul Huda menyatakan pemerintah seharusnya berani mengevaluasi dan melakukan moratorium program MBG. Hal ini disampaikan Nailul setelah eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua bawahannya menjadi tersangka korupsi.

"Kita dukung untuk langkah-langkah pemerintah yang ingin moratorium, kemudian juga berhemat, dan sebagainya. Tapi sayangnya itu tidak cukup," kata Nailul Huda dilaporkan tim liputan KompasTV, Minggu (7/6/2026).

Baca Juga: Pengamat Sebut MBG Bukan Kebijakan, tapi Proyek, Ini Alasannya

Dia mengatakan, pemerintah perlu memastikan program MBG tepat sasaran. Sehingga, skema MBG perlu diubah agar sasaran program tidak lagi universal.

Nailul menekankan program MBG seharusnya hanya diterima masyarakat atau daerah yang membutuhkan. Ia menyarankan pemerintah memakai skema individual targeted atau geographical targeted untuk program MBG.

Menurut Nailul Huda, sasaran program MBG seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat tertentu (individual targeted) atau untuk daerah yang mencatatkan tingkat gizi buruk tinggi (geographical targeted).
"Kita juga mengimbau dan menyarankan pemerintah untuk mengubah skema dari Makan Bergizi Gratis dengan yang tadinya universal targeted, menjadi dia individual targeted ataupun geographical targeted," kata Nailul Huda. 

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya akan merumuskan ulang strategi MBG demi efisiensi. Salah satu langkah yang dilakukan di antaranya adalah penentuan kembali penerima manfaat dan moratorium titik dapur MBG baru.

Nanik menyebut anggaran program MBG telah dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada 2026. Namun, BGN disebutnya akan menambah efisiensi anggaran MBG.

Baca Juga: Kuasa Hukum Sony Sonjaya Sebut Kliennya Punya Bukti di HP terkait Pihak-Pihak di Balik Kasus MBG

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV