jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian meminta KPK tidak hanya memproses hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Aminullah juga mendesak KPK mengusut secara menyeluruh aliran dana dari dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Silmy Karim.
BACA JUGA: DPP GARANSI dan AMPPUH Demo di KPK, Kritisi Kondisi Pematangsiantar
Menurut Aminullah, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka atau pemidanaan pelaku utama semata.
Dia menegaskan KPK harus menelusuri ke mana saja dana hasil dugaan korupsi tersebut mengalir serta siapa saja pihak yang diduga turut menikmati atau menerima keuntungan dari tindak pidana tersebut.
BACA JUGA: Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Kena OTT KPK, 26 Orang Juga Ditangkap
“Jadi, semua pihak yang menerima hasil korupsi ini juga harus dibuka keterlibatannya. Kami juga mendorong Silmy Karim menjadi justice collaborator agar seluruh fakta yang selama ini tersembunyi dapat terungkap secara terang benderang,” ujar Aminullah di Jakarta, Sabtu (7/6).
Dia menegaskan langkah penelusuran aset dan aliran dana merupakan bagian penting dalam upaya memulihkan kerugian negara sekaligus memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
BACA JUGA: Ketum PP GPA Dukung Gus Yaqut Hadapi Kasus Hukum di KPK
Menurutnya, keberanian aparat penegak hukum membongkar jaringan penerima manfaat korupsi akan menjadi ukuran keseriusan negara dalam memerangi praktik korupsi yang merugikan rakyat.
“Kami mendukung penuh komitmen kuat Presiden Prabowo untuk menangkap para maling uang negara, siapa pun orangnya, termasuk apabila melibatkan pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Aminullah menambahkan publik saat ini menaruh harapan besar kepada KPK untuk mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya.
Menurut dia, transparansi proses hukum dinilai penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi yang tengah digencarkan pemerintah.
PP GPA juga berharap KPK menerapkan pendekatan asset recovery secara maksimal sehingga setiap aset yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi dapat disita dan dikembalikan kepada negara.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara demi kepentingan rakyat.
“Jangan sampai ada pihak yang menikmati hasil korupsi, tetapi luput dari proses hukum. KPK harus membongkar seluruh rantai keterlibatan dalam perkara ini agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan,” kata Aminullah. (Jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil
