JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penambahan sekolah rakyat di Bali.
Ia meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya berkoordinasi menambah jumlah sekolah Rakyat yang kini baru ada satu buah di Pulau Dewata tersebut.
"Nanti bagaimana caranya kita, Seskab mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, cari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya," kata Prabowo, saat menyambangi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (7/6/2026).
Prabowo menuturkan, penambahan tersebut diperlukan menyusul laporan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf terkait minat pendaftar yang membeludak.
Baca juga: Prabowo ke Siswa SR: Sampai Sekarang, Presiden Pun Sering Diejek
Di sisi lain, jumlah Sekolah rakyat di Bali baru satu buah.
"Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an, ya? Padahal tempatnya 270," ucap Prabowo.
Oleh karenanya, Prabowo menegaskan jumlah Sekolah Rakyat di Bali harus ditambah secepatnya.
"Baru (satu) ini? Oke. Berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya," ujar Prabowo.
Ia juga meminta kreativitas Kemensos agar Sekolah Rakyat lainnya cepat dibangun dan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar.
"Ya kita upayakan tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima, ya," tegas Prabowo.
Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa jumlah 270 pendaftar tersebut merupakan agregat di seluruh Bali.
Baca juga: Istana Ungkap Prabowo Berkali-kali Ingatkan Menteri untuk Lawan Korupsi
Ia menyebut, jumlah tersebut tidak tertampung sepenuhnya meski Sekolah Rakyat memprioritaskan masyarakat di kabupaten/kota yang menyediakan lahan untuk sekolah tersebut.
"Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali. Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut. Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten atau kota, maka yang bisa sekolah di situ hanya warga kabupaten dan kota tersebut," ujar Saifullah.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
