JAKARTA, KOMPAS — Pernyataan bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang mengingatkan Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi gejolak politik akibat tekanan ekonomi dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Menanggapi hal itu, partai pendukung pemerintah menegaskan akan terus mengawal keberhasilan program-program pemerintahan Prabowo agar kepercayaan dan dukungan publik tetap terjaga.
Sebelumnya, Immanuel Ebenezer atau Noel memperingatkan Presiden Prabowo ihwal potensi gejolak politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan Noel usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026). Ia mengklaim ada konsolidasi lintas elemen yang tengah menyiapkan gerakan massa yang diperkirakan berlangsung pada Juni atau Juli 2026.
Terpidana kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan itu menilai, gejolak tersebut dapat berkembang menjadi krisis politik yang berujung menggulingkan pemerintahan Prabowo. Kondisi ekonomi menjadi faktor pemicu, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Karena itu, Noel menyarankan Prabowo memperkuat basis dukungan politik pemerintah. Ia mendorong Prabowo merangkul kekuatan politik yang memiliki loyalitas dan basis massa kuat, alih-alih bergantung pada kelompok yang dinilainya pragmatis.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/6/2026), menilai keresahan yang disampaikan Noel merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi dan patut menjadi peringatan bagi pemerintah.
Menurut Umbu, pemerintah perlu mencermati berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Mulai dari ketidakpastian ekonomi, menguatnya dominasi oligarki politik, pengelolaan negara yang mengarah pada luncas kelola, hingga penegakan hukum yang dinilai semakin formalistik dan menjauh dari rasa keadilan. Kondisi tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
"Sebagai warga negara, keresahan yang disampaikan Noel sah-sah saja sebagai warning bagi pemerintah untuk mengelola republik ini dengan cermat dan hati-hati," ujar Umbu.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo sebagai pemegang mandat rakyat melalui pemilu wajib membaca, mendengar, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti berbagai keresahan yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola negara.
Umbu juga mengingatkan agar saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak dibatasi oleh prosedur yang terlalu formal. Menurut dia, komunikasi yang tersumbat berisiko mendorong munculnya ekspresi ketidakpuasan melalui cara-cara di luar mekanisme konstitusional, seperti pengalaman yang pernah terjadi di waktu sebelumnya.
Sebagai warga negara, keresahan yang disampaikan Noel sah-sah saja sebagai warning bagi pemerintah untuk mengelola republik ini dengan cermat dan hati-hati.
Selain itu, ia meminta para menteri dan pejabat pemerintah menghindari sikap defensif saat merespons kritik publik. Respons yang lebih terbuka dinilai penting agar kritik yang disampaikan masyarakat dapat menjadi masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
"Harus menghindari gaya pembenaran diri saat merespons kritik publik yang membangun. Sikap seperti ini justru menggeser atau bahkan melupakan substansi penting untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan negara," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji berpandangan, potensi gejolak politik selalu ada dalam setiap pemerintahan. Namun, gejolak tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya faktor pemicu yang kuat.
"Potensi seperti itu selalu ada. Tapi untuk terjadinya gejolak politik harus ada raison d'etre atau alasan untuk terjadi. Pemerintah harus tanggap situasi dan yang penting menutup raison d'etre-nya," ujar Sarmuji.
Menurut dia, faktor yang dapat memicu gejolak politik antara lain kenaikan harga kebutuhan yang tidak terjangkau masyarakat, kerusakan fundamental ekonomi, serta merosotnya dukungan politik terhadap pemerintah.
Meski demikian, Sarmuji meyakini pemerintah masih mampu mengendalikan situasi sehingga berbagai faktor pemicu tersebut dapat dicegah. "Saya meyakini hingga saat ini pemerintah masih bisa mengendalikan situasi. Raison d'etre-nya masih bisa dicegah," katanya.
Sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar akan terus berupaya mengawal keberhasilan program-program Presiden Prabowo. Menurut dia, keberhasilan program pemerintah penting untuk menjaga tingkat dukungan publik.
"Kami sebagai partai pendukung akan terus berusaha agar pemerintah sukses menjalankan program, sehingga dukungan publik tetap tinggi. Alhamdulillah hingga saat ini dukungan rakyat terhadap pemerintah masih cukup besar," ujar Sarmuji.
PDI Perjuangan tidak ingin Indonesia mengulangi krisis 98, karena akan membuat negeri ini mundur kembali.
Sementara itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guntur Romli menegaskan partainya tetap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai mitra penyeimbang. Meski demikian, ia mengatakan partainya tidak menginginkan Indonesia kembali mengalami krisis seperti pada 1998 yang dapat membawa kemunduran bagi bangsa.
"PDI Perjuangan tidak ingin Indonesia mengulangi krisis 98, karena akan membuat negeri ini mundur kembali," ucapnya.
Karena itu, bagi PDI-P, pemerintah perlu menutup berbagai celah yang berpotensi memicu gejolak dengan serius menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini. Ia menyoroti pentingnya penanganan tekanan fiskal dan moneter serta konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi.
"Pemerintah harus serius menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi saat ini, tekanan fiskal dan moneter, serta konsisten terhadap efisiensi," katanya.
