Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung kebijakan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Termasuk refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Fokus baru kebjikan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," kata Charles dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 Juni 2026.
Menurutnya, moratorium pembangunan dapur baru menjadi kesempatan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata Kelola program. Charles mengatakan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab di tengah kondisi keuangan negara saat ini.
Baca Juga :
Nanik Bakal Benahi Program MBG, Dapur Tak Layak Akan DisuspensiLebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu menilai, langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan. Menurutnya, Program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal, melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan.
Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur. Oleh karena itu, Charles mendukung arah baru kebijakan BGN untuk mempertajam sasaran penerimaan manfaat.
"Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi," kata Charles.
Selain itu, momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat, menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Menurutnya, pendekatan ini lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi.
Ilustrasi program MBG. Foto: dok. Medcom.
Dia menjelaskan, model tersebut memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Selain itu juga memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program.
"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," kata Charles.
Dia menekankan, MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Tetapi dari sejauh mana program mampu menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, serta memperbaiki kualitas SDM Indonesia.
"Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.
