Pelaku pasar menilai pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan program pemerintah.
IDXChannel - Hasil rebalancing MSCI pada Mei 2026 yang mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index tanpa adanya saham baru yang masuk, dinilai menjadi sinyal berkurangnya bobot Indonesia dalam portofolio pasar negara berkembang.
Menurut Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, berbagai perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan program pemerintah.
"Pasar tidak hanya melihat angka defisit atau rasio utang. Investor juga memperhatikan kualitas kebijakan, konsistensi pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang," kata Ade dalam keterangan resminya, Minggu (7/6/2026).
Selain indikator utang dan defisit, NEXT Indonesia Center menilai kualitas struktur belanja negara menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan fiskal. Dalam hal ini, tren belanja modal menunjukkan sinyal yang perlu mendapat perhatian serius.
Data 2017–2026 menunjukkan porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat turun dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.
Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.
Ade menilai kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.
"Belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan. Ketika ruang untuk belanja modal semakin sempit, kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah," ujarnya.
Tantangan fiskal Indonesia ke depan bukan sekadar menjaga defisit tetap rendah atau memastikan rasio utang berada dalam batas aman. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga," kata Ade.
(Febrina Ratna Iskana)
