JAKARTA, KOMPAS – Bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memperingatkan akan potensi gejolak politik seiring tekanan ekonomi. Sejumlah kalangan masyarakat sipil meminta agar pemerintah lebih peka terhadap segala kegelisahan publik, sebelum gejolak terlambat diantisipasi dan kemarahan rakyat tak lagi bisa dibendung.
Immanuel, yang juga karib dikenal Noel, mewanti-wanti soal terjadinya gejolak politik itu selepas menjalani sidang putusan atas kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026) lalu. Ia mengklaim, sederet elemen masyarakat sipil hingga mahasiswa telah berkonsolidasi untuk mengadakan gerakan massa yang diprediksinya bakal terjadi antara Juni atau Juli ini.
Menurut Noel, gerakan bisa bereskalasi menjadi krisis politik yang berujung pada upaya penggulingan pemerintahan yang dipimipin Presiden Prabowo. Dalam pandangannya, gerakan itu tinggal menanti pemantiknya untuk meletus, yakni gejolak ekonomi.
Belakangan ini, tanda-tanda krisis pun kian menguat sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berbasis prediksinya itu, ia menyarankan Presiden Prabowo memperkuat basis dukungan politiknya pada kekuatan politik yang memiliki loyalitas ketimbang mengedepankan pragmatisme.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai, peringatan Noel sebagai hal yang wajar di tengah kondisi negara saat ini.
”Itu merupakan ekspresi dari warga negara. Itu hal yang wajar dan bentuk perhatian seorang Ebenezer (Noel). Dan, apa yang disampaikannya itu sesuai dengan fakta dan bacaan-bacaan yang kami temukan dari masyarakat sipil di mana situasi politik sangat berat,” katanya saat dihubungi, Minggu (7/6/2026).
Menurut Isnur, pemerintah justru menunjukkan inkompetensi dan arogansinya. Seolah jajaran pemangku kepentingan malah menyangkal akan sulitnya situasi terkini.
Sayangnya, sederet kritik yang mengemuka terkesan diabaikan. Padahal, banyak kalangan akademisi yang sudah memperkirakan jauh-jauh hari soal potensi krisis politik jika pemerintah tidak menjalankan tugasnya secara akuntabel.
Untuk itu, sebut Isnur, adanya desakan-desakan perubahan menjadi hal yang wajar. Itu dipengaruhi situasi politik dan demokrasi Indonesia yang terus memburuk. Dalam kondisi sekarang, masyarakat membutuhkan perubahan yang signifikan.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan, gejolak politik dan ekonomi boleh jadi meletus. Namun demikian, penggulingan belum tentu terjadi akibat gerakan massa. Jatuhnya pemerintahan justru bisa saja disebabkan oleh kegagalan atas kebijakan–kebijakan yang mereka susun sendiri.
“Jika ingin mencegah situasi terburuk, maka tidak ada jalan lain kecuali memutar balik arah kebijakan saat ini, terutama yang dipersoalkan publik,” kata Usman.
Jika ingin mencegah situasi terburuk, maka tidak ada jalan lain kecuali memutar balik arah kebijakan saat ini, terutama yang dipersoalkan publik.
Usman mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak kesalahan masa lalu seperti krisis 1998 silam. Ketika itu, sebut dia, pemerintah terus menerus menyangkal analisis para ekonom dan mengklaim situasi ekonomi nasional baik-baik saja. Padahal, situasi lapangannya menunjukkan kesulitan ekonomi dialami nyata kalangan akar rumput.
“Yang sangat saya khawatirkan adalah pengulangan kesalahan pemerintah masa lalu yang malah menyalahkan konglomerat Tionghoa, sehingga berimplikasi pada kekerasan dan kerusuhan rasial, termasuk perkosaan massal. Hingga hari ini saja, fakta itu masih disangkal,” kata Usman.
Menurut Usman, pemerintah akan semakin kehilangan kepercayaan publik jika terus menyangkal kritik. Alih-alih melakukan koreksi, pemerintah lebih memilih mencari kambing hitam dengan retorika “antek asing”.
Alhasil, publik merespons situasi ekonomi itu dengan menukar tabungan rupiahnya ke dolar AS sebagai bentuk pertahanan diri. Pasalnya, negara tidak bisa lagi diharapkan meski nilai tukar rupiah semakin melemah.
“Cara merespon pemerintah pun instan, yaitu dengan membatasi jumlah nominal pertukaran rupiah ke dolar, tanpa ada sedikit pun koreksi kebijakan. Reshuffle terakhir pun lebih mencerminkan perubahan bibir saja dengan mengganti pejabat komunikasi. Padahal, salah satu sumbernya ada pada kementerian yang terkait ekonomi, investasi, dan fiskal serta hukum dan keamanan,” kata Usman.
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Syafi Alielha, atau Savic Ali, tak menampik jika hari-hari ini kondisinya menyerupai gejala “krisis 1998”. Sederet masalah itu antara lain kenaikan harga bahan pokok hingga persoalan keuangan negara. Tetapi, kemarahan publik atas otoriterisme negara belum memuncak seperti masa kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto yang sudah berjalan 30 tahun.
Meskipun demikian, jelas Savic, bukan tidak mungkin kemarahan publik pada Prabowo meningkat walaupun masa kepemimpinannya belum genap dua tahun. Baginya, ketidakpuasan publik bisa berubah cepat menjadi kemarahan jika diiringi krisis finansial, energi, dan ekonomi yang melanda semua lini kehidupan warga.
”Saya tidak melihat ada pihak yang ingin menggulingkan Prabowo di tengah jalan. Seluruh partai politik mendukung pemerintahan sekarang. Ormas-ormas sosial keagamaan juga tidak menunjukkan ketidakpuasan dalam level yang tinggi,” kata Savic.
Situasi terkini, sebut Savic, masyarakat sipil sedang bersikap sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi, kekritisan itu juga tidak mengindikasikan keinginan adanya pergantian kekuasaan. Sederet kritik dilayangkan sebagai bentuk tuntutan atas perubahan kebijakan.
Savic menilai, Prabowo bisa lengser dari kepemimpinannya jika kondisi ekonomi terus memburuk dan warga serta mahasiswa meluapkan kemarahannya di jalan-jalan, persis seperti ”Krisis 1998”. Hanya saja, sebut dia, keadaan itu dapat terjadi jika pemerintah tidak mengoreksi kebijakan ekonomi dan finansialnya di tengah krisis keuangan dan energi saat ini.
Untuk itu, Savic menilai, pemerintah tidak bisa lagi abai seiring banyaknya kritik publik yang terlontar belakangan ini. Jika dibiarkan saja, bukan tidak mungkin gejolak ekonomi itu bereskalasi menjadi krisis politik yang sama-sama tidak diinginkan. Ia mendesak pemerintah agar segera mengambil sikap sebelum terlambat memutuskan langkah.
“Jadi, pemerintah memang harus mendengar kritik sebelum disadarkan oleh realitas dan tidak lagi punya banyak opsi,” kata Savic.
Ihwal ancaman gejolak politik dan ekonomi itu, Kompas sudah berupaya untuk meminta tanggapan pemerintah lewat pesan singkat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M Qodari. Tetapi, pesan itu tidak direspons.
