JAKARTA, DISWAY.ID -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru saat ini bergantung pada perwakilan serikat pekerja dan kalangan pengusaha.
“Kalau disampaikan bahwa Undang-Undang Perburuhan yang baru itu menunggu tergantung saya dan DPR, itu justru terbalik,” kata Dasco dalam sambutannya, Minggu, 7 Juni 2026.
Ia menjelaskan dalam pertemuan halalbihalal dengan ketua-ketua serikat pekerja dan Apindo disepakati bahwa serikat pekerja dan Apindo akan membuat tim perumus dari Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi.
BACA JUGA:SPMB 2026 Diawasi Ketat, Kemendikdasmen Dukung Langkah KPK Cegah Korupsi dan Gratifikasi
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan hasil rumusan dari tim tersebut nantinya akan dibawa ke DPR untuk disinkronkan dengan naskah akademik yang tengah disusun.
Setelah itu, perwakilan serikat pekerja, Apindo, dan DPR akan membentuk tim bersama guna menggodok dan membahas rancangan undang-undang tersebut.
"Jadi kalau kemudian itu undang-undangnya ingin cepat selesai seperti yang ditargetkan juga oleh Presiden bulan Oktober paling lambat harus selesai, ya kita sama-sama, terutama pada saat ini saya belum tahu perkembangannya terakhir bagaimana hasil tim dari Apindo dan ketua-ketua Serikat Pekerja yang ditugaskan untuk melakukan rumusan-rumusan tentang apa-apa yang penting yang akan dimasukkan dalam undang-undang yang baru," imbuhnya.
BACA JUGA:Segini Perkiraan Gaji PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026, Lowongan Kerja yang Dibuka Pemerintah
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan bersama DPR RI.
“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera bersama DPR RI menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan UU itu harus berpihak kepada kaum buruh,” kata Prabowo dalam peringatan hari buruh, Jumat, 1 Mei 2026.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah berharap setiap produk hukum yang dihasilkan mampu memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
