Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Charles dalam keterangan di Jakarta, Senin menyoroti khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG.
Menurut dia, fokus baru kebijakan tersebut selama ini oleh DPR RI ditunggu-tunggu guna memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
"Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," kata Charles.
Menurut dia, kebijakan itu juga harus jadi momentum BGN memperbaiki prosedur operasional standar (SOP), meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan.
Dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, dia menilai langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab.
"Kami juga menilai langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan," kata dia.
Menurut dia, program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal, melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi.
"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur," ucap Charles.
Maka dari itu, dia mengatakan Komisi IX DPR RI mendukung arah baru kebijakan BGN ini untuk mempertajam sasaran penerima manfaat, sebab tidak semua anak harus menjadi penerima MBG.
Selain itu, menurut dia, momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Model itu, kata dia, memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program.
"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," ujar Charles.
Dia pun menyampaikan keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari sejauh mana program mampu menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, serta memperbaiki kualitas SDM Indonesia.
"Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Baca juga: BGN moratorium pembangunan SPPG benahi tata kelola MBG
Baca juga: BGN bantah isu penghentian dana Program MBG
Charles dalam keterangan di Jakarta, Senin menyoroti khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG.
Menurut dia, fokus baru kebijakan tersebut selama ini oleh DPR RI ditunggu-tunggu guna memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
"Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," kata Charles.
Menurut dia, kebijakan itu juga harus jadi momentum BGN memperbaiki prosedur operasional standar (SOP), meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan.
Dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, dia menilai langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab.
"Kami juga menilai langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan," kata dia.
Menurut dia, program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal, melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi.
"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur," ucap Charles.
Maka dari itu, dia mengatakan Komisi IX DPR RI mendukung arah baru kebijakan BGN ini untuk mempertajam sasaran penerima manfaat, sebab tidak semua anak harus menjadi penerima MBG.
Selain itu, menurut dia, momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Model itu, kata dia, memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program.
"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," ujar Charles.
Dia pun menyampaikan keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari sejauh mana program mampu menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, serta memperbaiki kualitas SDM Indonesia.
"Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Baca juga: BGN moratorium pembangunan SPPG benahi tata kelola MBG
Baca juga: BGN bantah isu penghentian dana Program MBG
