jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan pemenangan Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 dan 2024, Go Prabu mengkritik presiden dalam tata kelola APBN.
Prabowo yang telah memasuki tahun kedua memerintah dengan warisan janji kampanye yang sangat ambisius dinilai telah gagal.
BACA JUGA: Go Prabu: Prabowo Tidak Punya Strategi soal Ekonomi Indonesia
Janji kampanye itu, di antaranya pertumbuhan ekonomi 8 persen, penciptaan 19 juta lapangan kerja, swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program unggulan.
Menurut Ketua Bidang Penggalangan Massa Go Prabu Jefri, APBN tidak dikelola untuk memperkuat produktivitas nasional, tetapi makin diarahkan untuk membiayai proyek-proyek besar yang rentan terhadap pemborosan dan korupsi.
BACA JUGA: Bamsoet Pastikan Deklarator Go Prabu Bukan Pengurus Golkar
"Persoalan utama saat ini bukan sekadar besarnya anggaran negara, melainkan kualitas penggunaannya," ujar Jefri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh paling nyata. Program ini memang memiliki tujuan sosial yang baik, tetapi skala anggarannya yang mencapai Rp 300 triliun menjadikannya salah satu proyek belanja publik terbesar dalam sejarah Indonesia.
BACA JUGA: Prabowo: Saya Sering Diejek, Enggak Apa-Apa
"Risiko tata kelolanya juga sangat tinggi karena melibatkan ribuan dapur, rantai distribusi nasional, pengadaan barang secara masif dan dugaan penggelembungan biaya dan konflik kepentingan dalam penunjukan pengelola dapur menjadi bukti APBN di gunakan secara tidak tepat sasaran," ungkap Jefri.
Masalah berikutnya adalah Koperasi Desa Merah Putih yang pelaksanaannya justru memunculkan kontroversi besar ketika muncul impor 105.000 kendaraan pikup dari India untuk mendukung operasional koperasi tersebut.
"Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi kendaraan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut tapi pemerintah malah menghancurkan industri otomotif lokal dengan impor," kata Jefri.
"Semua masyarakat wajib mengkritik ini. Penting menurut saya karena menyangkut penggunaan uang publik dalam jumlah sangat besar tanpa keterbukaan dan akuntabilitas," sambung dia.
Pada saat yang sama, janji-janji kampanye yang menjadi alasan rakyat memberikan mandat politik kepada Prabowo juga belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan ekspektasi.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih jauh dari realitas. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja juga belum menunjukkan transformasi nyata di sektor riil.
Pemutusan hubungan kerja masih terjadi di sejumlah sektor manufaktur, sementara sebagian besar pekerjaan baru yang diklaim pemerintah masih berasal dari program-program yang dibiayai negara, bukan dari ekspansi industri produktif yang berkelanjutan.
"Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya kecenderungan sentralisasi pengelolaan aset dan sumber daya negara melalui Danantara. Pemerintah menempatkan harapan besar pada lembaga ini untuk mengelola aset negara bernilai ratusan miliar dolar. Namun, semakin besar konsentrasi aset dan kewenangan pada satu lembaga, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitasnya," katanya.
"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran keberhasilan adalah apakah rakyat benar-benar memperoleh pekerjaan yang layak, biaya hidup yang lebih murah, pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, dan ekonomi yang lebih kompetitif," ungkap Jefri. (rhs/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daftar 26 Pemain Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
