Pantau - Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029 sebagai upaya meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat daya saing nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan target tersebut dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan konektivitas dan sistem transportasi nasional.
“Tujuan kami sederhana, bagaimana biaya logistik semakin efisien, konektivitas antardaerah semakin kuat, investasi dan lapangan kerja semakin tumbuh, serta distribusi barang dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik,” ungkap AHY.
Konektivitas Jadi Kunci Efisiensi LogistikAHY menjelaskan Indonesia terus mendorong kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kapasitas industri transportasi nasional.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai mitra diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.
Ia menegaskan manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi tujuan utama dari setiap kerja sama yang dijalin pemerintah.
“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” katanya.
Transportasi Laut dan Udara DiperkuatAHY menilai pembangunan konektivitas nasional tidak bisa hanya mengandalkan jalan tol karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.
Pemerintah akan memperkuat transportasi laut dan udara untuk mendukung distribusi barang dan jasa ke seluruh wilayah Indonesia.
Menurut AHY, penguatan konektivitas antarpulau menjadi faktor penting dalam pemerataan pembangunan dan penurunan biaya logistik nasional.
Ia menegaskan tanpa sistem transportasi yang terintegrasi, biaya distribusi akan tetap tinggi dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah berharap penguatan infrastruktur dan konektivitas nasional dapat mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan peluang ekonomi.
