jpnn.com, JAKARTA - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 di Provinsi Sulawesi Utara pada Senin pagi, menyebabkan 27 rumah warga dan dua gereja rusak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat data sementara hingga pukul 12.30 WIB menunjukkan dampak gempa terhadap kerusakan rumah tersebut tersebar di dua wilayah kepulauan.
BACA JUGA: Seusai Gempa M 7,7 di Laut Sulawesi, BMKG Terbitkan Peringatan Dini Tsunami
"Ada sebanyak 27 kepala keluarga (KK) terdampak, yang terdiri dari 20 KK di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tujuh KK di Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu, tercatat kerusakan pada 27 unit rumah di dua wilayah tersebut," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin.
Guncangan gempa juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur publik di Kabupaten Minahasa Utara, meliputi dua bangunan gereja, satu gedung GMIM 76, satu sekolah, dan satu rumah dinas guru.
BACA JUGA: Pakar Geologi: Gempa Ulubelu Umum Terjadi di Kawasan Tektonik Aktif
Ia menjelaskan guncangan gempa kuat berdurasi 3 hingga 4 detik sempat memicu kepanikan warga di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di Kecamatan Marore, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tahuna, dan Tahuna Barat.
Di Kecamatan Rainis, Kabupaten di Kepulauan Talaud, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Manado, guncangan gempa dirasakan dengan intensitas lemah hingga sedang selama 2-4 detik.
BACA JUGA: Siaga! Gempa Vulkanik Dangkal Gunung Awu Tercatat 41 Kali dalam Sehari
Abdul menegaskan seluruh data dampak pemutakhiran ini masih bersifat sementara. Tim reaksi cepat BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih bersiaga di lapangan untuk melanjutkan proses asesmen secara menyeluruh.
Meskipun peringatan dini tsunami telah berakhir dan masyarakat pesisir dipastikan aman dari ancaman gelombang laut, BNPB tetap mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya struktural bangunan akibat gempa susulan.
"Warga yang rumahnya terdampak kerusakan diharapkan tetap berhati-hati dan melaporkan kondisi bangunan yang berpotensi membahayakan kepada aparat setempat," ujarnya.
Ia meminta masyarakat tetap tenang, mengabaikan informasi spekulatif yang belum terverifikasi kebenarannya, serta selalu merujuk pada pemutakhiran data berkala dari saluran komunikasi resmi milik BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah setempat. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Go Prabu Kritik Prabowo dalam Tata Kelola APBN
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
