Barru, ERANASIONAL.COM – Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya kesiapan pelayanan publik dalam mendukung uji coba operasional Kereta Api lintas Barru–Palanro yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi yang digelar Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA Sulsel), Senin (8/6/2026).
Kegiatan ini diikuti Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Dr. Ismu Iskandar, bersama Anggota DPR RI Komisi V, Teguh Iswara Suardi.
Sosialisasi dilakukan melalui perjalanan menggunakan Kereta Inspeksi dari Stasiun Mandai menuju Stasiun Palanro sebagai bagian dari rangkaian persiapan menjelang pengoperasian jalur kereta api tersebut.
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan itu, di antaranya pemerintah daerah, instansi perhubungan, Otoritas Pelabuhan Garongkong, serta operator perkeretaapian.
Bagi Ombudsman Sulsel, hadirnya layanan transportasi baru tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan yang akan diterima masyarakat.
Karena itu, koordinasi sejak tahap awal dinilai penting untuk memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Dr. Ismu Iskandar, mengatakan manfaat pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Kereta api bukan sekadar sarana transportasi. Yang terpenting adalah bagaimana layanan ini mampu memberikan kemudahan, keselamatan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak perlu memastikan kesiapan operasional berjalan beriringan dengan kesiapan pelayanan kepada pengguna,” ujarnya.
Menurut Ismu, pengawasan pelayanan publik tidak dimulai saat keluhan muncul, melainkan sejak tahap perencanaan dan persiapan layanan.
Forum koordinasi yang melibatkan berbagai instansi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi potensi kendala sebelum layanan beroperasi.
“Pengawasan yang baik bukan menunggu masalah terjadi. Pada tahap persiapan seperti ini, seluruh pihak harus memastikan informasi kepada masyarakat tersampaikan dengan baik, aspek keselamatan terpenuhi, dan mekanisme pelayanan berjalan jelas. Dengan begitu, potensi keluhan maupun gangguan layanan dapat diminimalkan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Teguh Iswara Suardi, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan lembaga pengawas dalam mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, keberadaan transportasi kereta api diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai kesiapan operasional lintas Barru–Palanro.
Ombudsman Sulsel menilai keberhasilan layanan publik tidak hanya ditentukan oleh berfungsinya sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara menghadirkan layanan yang aman, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. []
