Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan layanan kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) gratis dan serentak tahun 2026 akan difokuskan kepada keluarga kurang mampu, khususnya kelompok Desil 1-2.
"Prioritaskan kepada warga yang membutuhkan, khususnya Desil 1-4. Yang mandiri Insya Allah bisa, tetapi kita usahakan yang Desil 1-2. Semua gratis, ada vasektomi, tubektomi, pil, suntik, implan," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam kick off Layanan KB Serentak yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Mendukbangga Wihaji mengemukakan program layanan KB gratis serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada 29 Juni 2026 mendatang, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak tingkat keluarga.
Menurutnya, kelompok masyarakat rentan perlu mendapat prioritas karena dampak kehamilan yang tidak direncanakan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, ekonomi, dan pengasuhan anak.
Baca juga: Mendukbangga tinjau langsung layanan KB gratis Puskesmas Tanjungpinang
Layanan kontrasepsi secara gratis mulai dari pil, suntik, implan, hingga metode kontrasepsi permanen ini, merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Mendukbangga menekankan Program KB bukan upaya membatasi kelahiran secara paksa, melainkan memberikan hak kepada masyarakat untuk merencanakan keluarga sesuai kondisi masing-masing.
"Ini bagian dari pesan Presiden yang berkenaan dengan penciptaan SDM yang lebih kuat," ujar Mendukbangga Wihaji.
Menteri Wihaji juga menyebutkan ada 46 juta keluarga di Indonesia yang memiliki pasangan usia subur, yang membuat potensi kelahiran harus dikendalikan, bukan berarti memaksa keluarga untuk ber-KB, melainkan untuk memberikan ruang agar Warga Negara Indonesia (WNI) bisa menentukan haknya mengatur angka kelahirannya.
Baca juga: Wamen Dukbangga: Program KB bukan membatasi jumlah kelahiran
"Perempuan tetap bisa bekerja, tetapi tidak mengurangi hak juga untuk kebutuhan reproduksi. Harus dijaga supaya kesehatan dan ekonomi tidak terganggu. Hari ini kita memastikan KB ini masih penting, khususnya KB pascapersalinan. Rata-rata saya keliling Indonesia, anak ketiga sampai kelima disebabkan karena kebobolan," ucap Mendukbangga.
Ia menegaskan potensi angka kematian ibu, angka kematian bayi, hingga stunting, akan naik apabila angka kelahiran tidak dikendalikan melalui KB, sehingga potensi negara memberikan subsidi bisa semakin banyak.
"Kalau kita hitung, program ini luar bisa memberikan kontribusi pada negara. Kita kan rata-rata 4,8 juta setiap tahun, berapa negara memberikan subsidi? (KB) Ini memang tidak kelihatan, membangun jalan rusak, rumah sakit, itu kelihatan, tetapi ini memang tidak kelihatan, tapi percayalah, ini kontribusi yang paling riil memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara," ucap Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji.
Baca juga: Prabowo perkuat program KB untuk atur pertumbuhan/pemerataan penduduk
"Prioritaskan kepada warga yang membutuhkan, khususnya Desil 1-4. Yang mandiri Insya Allah bisa, tetapi kita usahakan yang Desil 1-2. Semua gratis, ada vasektomi, tubektomi, pil, suntik, implan," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam kick off Layanan KB Serentak yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.
Mendukbangga Wihaji mengemukakan program layanan KB gratis serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada 29 Juni 2026 mendatang, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak tingkat keluarga.
Menurutnya, kelompok masyarakat rentan perlu mendapat prioritas karena dampak kehamilan yang tidak direncanakan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, ekonomi, dan pengasuhan anak.
Baca juga: Mendukbangga tinjau langsung layanan KB gratis Puskesmas Tanjungpinang
Layanan kontrasepsi secara gratis mulai dari pil, suntik, implan, hingga metode kontrasepsi permanen ini, merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Mendukbangga menekankan Program KB bukan upaya membatasi kelahiran secara paksa, melainkan memberikan hak kepada masyarakat untuk merencanakan keluarga sesuai kondisi masing-masing.
"Ini bagian dari pesan Presiden yang berkenaan dengan penciptaan SDM yang lebih kuat," ujar Mendukbangga Wihaji.
Menteri Wihaji juga menyebutkan ada 46 juta keluarga di Indonesia yang memiliki pasangan usia subur, yang membuat potensi kelahiran harus dikendalikan, bukan berarti memaksa keluarga untuk ber-KB, melainkan untuk memberikan ruang agar Warga Negara Indonesia (WNI) bisa menentukan haknya mengatur angka kelahirannya.
Baca juga: Wamen Dukbangga: Program KB bukan membatasi jumlah kelahiran
"Perempuan tetap bisa bekerja, tetapi tidak mengurangi hak juga untuk kebutuhan reproduksi. Harus dijaga supaya kesehatan dan ekonomi tidak terganggu. Hari ini kita memastikan KB ini masih penting, khususnya KB pascapersalinan. Rata-rata saya keliling Indonesia, anak ketiga sampai kelima disebabkan karena kebobolan," ucap Mendukbangga.
Ia menegaskan potensi angka kematian ibu, angka kematian bayi, hingga stunting, akan naik apabila angka kelahiran tidak dikendalikan melalui KB, sehingga potensi negara memberikan subsidi bisa semakin banyak.
"Kalau kita hitung, program ini luar bisa memberikan kontribusi pada negara. Kita kan rata-rata 4,8 juta setiap tahun, berapa negara memberikan subsidi? (KB) Ini memang tidak kelihatan, membangun jalan rusak, rumah sakit, itu kelihatan, tetapi ini memang tidak kelihatan, tapi percayalah, ini kontribusi yang paling riil memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara," ucap Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji.
Baca juga: Prabowo perkuat program KB untuk atur pertumbuhan/pemerataan penduduk
